PPKM Darurat, Pelaku Usaha Kecil Diusulkan Dapat Rp20 Miliar

Kamis 08 Juli 2021 20:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 08 320 2437742 ppkm-darurat-pelaku-usaha-kecil-diusulkan-dapat-rp20-miliar-IG9G0RtMTj.jpg Pelaku Usaha Diusulkan Dapat Kompensasi Selama PPKM Darurat. (Foto: Okezone.com)

SOLO - Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021. Guna meringankan beban selama PPKM, pelaku usaha diusulkan dapat dana kompensasi.

Ketua FPKS DPRD Solo Asih Sunjoto Putro menyoroti berubah-ubahnya kebijakan pemerintah, seperti batalnya penutupan Jl Slamet Riyadi Solo. Padahal informasi rencana penutupan jalan itu sudah terlanjur menyebar dan diketahui masyarakat.

“Kalau hal seperti ini dibiarkan bisa terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah,” urainya, dikutip dari Solopos, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga: Curhat UMKM saat PPKM Darurat: Kami Dapat Uang dari Mana?

FPKS, menurut Asih, mendengar banyak keluhan masyarakat kecil terkait dampak penerapan PPKM Darurat. Untuk itu FPKS meminta agar pemerintah memperhitungkan dengan matang konsekuensi dari sebuah kebijakan. Baik dari aspek sosial, ekonomi, hingga aspek lain.

“Yang utama dampak ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Diskon Pajak UMKM Beromzet di Bawah Rp50 Miliar Dicabut, Ini Alasannya

FPKS meminta Pemkot Solo segera memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha kecil yang terdampak ketentuan PPKM Darurat. Kompensasi tersebut berupa bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat. Sebab mereka sangat terdampak karena lapak atau tempat usahanya harus tutup.

“Kami minta Pemkot Solo menambahkan alokasi bantuan sosial untuk kompensasi senilai Rp20 miliar dengan memanfaatkan belanja tidak terduga. Atau bisa juga melalui mekanisme mendahului anggaran APBD 2021. Anggaran tersebut diperuntukkan masyarakat pelaku usaha kecil yang terdampak PPKM Darurat,” imbuhnya.

FPKS juga mengusulkan DPRD Solo membentuk panitia khusus (pansus) untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar kebijakan penanganan Covid-19 berjalan efektif. Pansus diharapkan bisa melakukan pengawasan dengan mengedepankan penegakan hukum persuasif, serta menjauhi pendekatan represif.

Hal itu termasuk dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini