Percepat Pelayanan Publik, Wapres: Perpindahan ASN

Dita Angga R, Jurnalis · Jum'at 09 Juli 2021 13:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 09 320 2438117 percepat-pelayanan-publik-wapres-perpindahan-asn-YR7asEcYyf.jpg Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong agar indeks pelayanan publik terus ditingkatkan. Meski begitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Wapres) menegaskan bahwa perbaikan indeks pelayanan publik tidak boleh dilakukan hanya sebatas pemenuhan prosedur dan administrasi.

“Tetapi, perlu fokus pada kelembagaan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” katanya dikutip dari pers rilis KemenPANRB, Jumat (9/7/2021).

Perlu diketahui indeks pelayanan publik mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 capaiannya adalah sebesar 3,28. Lalu pada 2018 capaian indeks sebesar 3,38. Sementara di tahun 2019 capaian indeks capaian sebesar 3,63. Lalu pada tahun 2020 indeks pelayanan publik nasional yang diperoleh adalah 3,84.

Baca Juga: Beda dengan PNS, PPPK Bisa Dikontrak hingga 5 Tahun

Maruf menyebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut. Salah satunya adalah percepatan penyederhanaan birokrasi.

Baca Juga: BPKP Investigasi 97.000 PNS 'Hantu' yang Masih Terima Gaji, Apa Hasilnya?

“Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks pelayanan publik yaitu percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, perlu dikuatkan organisasi berbasis kinerja, dan optimalisasi kompetensi jabatan fungsional, serta mobilitas ASN yang lentur atau perpindahan ASN dapat dilakukan dengan mudah,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan terdapat tiga isu utama dalam penyelenggaran pelayanan publik. Diantaranya menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara online.

Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain, penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan.

“Untuk menjawab berbagai isu tersebut, perubahan lain yang perlu dilaksanakan adalah integrasi data pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini