8 Proyek Infrastruktur hingga 2.250 Rumah Khusus Dibangun 2022, Simak Fakta Menariknya

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 29 Agustus 2021 06:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 28 320 2462495 8-proyek-infrastruktur-hingga-2-250-rumah-khusus-dibangun-2022-simak-fakta-menariknya-pur1cIDWad.jpg Proyek Infrastruktur. (Foto: Okezone.com/Dok PUPR)

JAKARTA - Pemerintah akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur di tahun 2022. Ambisi pemerintah terlihat dari target anggaran infrastruktur tahun depan yang disebut ingin mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi.

Pemerintah masih meyakini strategi ini sebagai output strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi. Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait kabar terbaru anggaran infrastruktur tahun depan, Minggu (29/8/2021):

1. Anggaran Kementerian PUPR

Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp100,59 Triliun pada 2022. Anggaran tersebut dalam rangka meneruskan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Daftar Infrastruktur Rp384,8 Triliun yang Dibangun Jokowi di 2022

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan program untuk 2022, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN), salah satu prioritasnya yakni meneruskan pembangunan infrastruktur terutama untuk infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat.

"Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPM/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp100,59 triliun," ujar Basuki.

2. Sumber Daya Air

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Pagu Anggaran TA 2022 sebesar Rp100,59 Triliun tersebut memiliki rincian usulan rencana kegiatan prioritas per unit organisasi. Antara lain untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air diusulkan alokasi anggaran Rp41,23 Triliun.

Baca Juga: Deretan Infrastruktur yang Akan Dibangun Jokowi Rp100,5 Triliun di 2022

3. Bina Marga Minta Rp39 Triliun

Kemudian usulan alokasi anggaran TA 2022 Ditjen Bina Marga sebesar Rp39,70 Triliun sedangkan Ditjen Cipta Karya diusulkan alokasi anggaran sebesar Rp12,51 Triliun. 

4. Bina Perumahan Minta Rp5 Triliun

Lalu usulan alokasi anggaran TA 2022 Ditjen Perumahan sebesar Rp5 Triliun, Ditjen Bina Konstruksi diusulkan alokasi anggaran sebesar Rp600 Miliar.

Sementara usulan alokasi anggaran TA 2022 untuk Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp197,5 Miliar.

5. Pengembangan SDM Butuh Rp 400 Miliar

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diusulkan alokasi anggaran Rp212,8 Miliar. Alokasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia diusulkan sebesar Rp400 Miliar.

6. Total Permintaan Belanja Infrastruktur Rp384 Triliun

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan berbagai anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 ditetapkan Rp384,8 Triliun.

Kebijakan anggaran infrastruktur tahun depan adalah untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi dan output strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan anggaran infrastruktur tahun depan juga memperkuat sinkronisasi atau integrasi pendanaan antara K/L, pemerintah daerah, dan BUMN/BLU/ swasta.

7. Belanja untuk FLPP Capai Rp 28 Triliun

Kementerian PUPR mengalokasikan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 sebesar Rp28,2 Triliun.

"Pada tahun 2022, program ini masih terus berlanjut. Pemerintah akan mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan dengan total sebesar Rp28,2 Triliun untuk target sebesar 200.000 unit rumah subsidi melalui dana FLPP," ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna.

8. Bangun Rumah Khusus

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dalam RAPBN 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 2.250 unit rumah khusus guna memenuhi infrastruktur layanan dasar.

Rumah khusus (rusus) diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dalam hal ini para nelayan yang rumahnya terkena abrasi pantai.

"Contohnya rumah khusus bagi nelayan di Nusa Tenggara Barat (NTB)," kata Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini