Kacau! 30% Masyarakat Miskin Belum Terima Bansos, Kenapa?
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) wajar terjadi. Pasalnya ada perubahan data penerima bansos di lapangan.
Bahkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, setidaknya ada 20% hingga 30% keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos. Hal itu karena terjadi perubahan data.
Baca Juga: Cerita Penerima BLT Subsidi Gaji, Juan: Bisa Buat Bayar Kos!
Meski demikian, pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan.
"Itu akan selalu ada, akan selalu kita perbaiki. Dan masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu biasa saja itu yang 20%, 30% yang belum tersalurkan. Yang kita perbaiki itu lebih dari itu sekitar 50%," ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Rabu (15/9/2021).
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Tak Akan Masuk ke Rekening Pekerja Ini
Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mengantongi 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos.
"Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki itu, terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam PKM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," ungkapnya.
