Kacau! 30% Masyarakat Miskin Belum Terima Bansos, Kenapa?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 15 September 2021 13:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 15 320 2471681 kacau-30-masyarakat-miskin-belum-terima-bansos-kenapa-mBCCnIx5zS.jpg Penyaluran Bansos Dinilai Masih Tak Tepat Sasaran. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) wajar terjadi. Pasalnya ada perubahan data penerima bansos di lapangan.

Bahkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, setidaknya ada 20% hingga 30% keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos. Hal itu karena terjadi perubahan data.

Baca Juga: Cerita Penerima BLT Subsidi Gaji, Juan: Bisa Buat Bayar Kos!

Meski demikian, pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan.

"Itu akan selalu ada, akan selalu kita perbaiki. Dan masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu biasa saja itu yang 20%, 30% yang belum tersalurkan. Yang kita perbaiki itu lebih dari itu sekitar 50%," ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Tak Akan Masuk ke Rekening Pekerja Ini 

Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mengantongi 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos.

"Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki itu, terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam PKM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini..

Kepala Negara mengutuk hal itu karena Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat.

"Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, beberapa waktu lalu.

Dia juga menyebut data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini