JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD423,1 miliar atau setara Rp6.008 triliun (kurs Rp14.200 per USD) pada triwulan III-2021. Utang luar negeri ini tumbuh 3,7% (yoy).
ULN ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy).
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta," kata Direktur Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin (15/11/2021).
Baca Juga: Utang RI Tembus Rp6.711 Triliun dan Sudah Izin ke Rakyat, Ini 4 Faktanya
Sementara, ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.). Oosisi ULN Pemerintah pada triwulan III 2021 sebesar USD205,5 miliar atau tumbuh 4,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II 2021 sebesar 4,3% (yoy).
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG," katanya.
ULN Pemerintah yang senantiasa dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1%). Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
