Share

Penyelidikan Dugaan Kartel Minyak Goreng, 4 Produsen 'Kabur'

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Selasa 12 April 2022 16:59 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 12 320 2577836 penyelidikan-dugaan-kartel-minyak-goreng-4-produsen-kabur-NS0V4Wog9L.jpg Ilustrasi minyak goreng. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia (RI) telah memanggil sebanyak sembilan pihak dalam penyelidikan awal dugaan kartel minyak goreng.

Dari sembilan pihak yang dipanggil, ada tujuh tidak memenuhi panggilan alias mangkir, termasuk empat produsen minyak goreng.

"Keempat produsen minyak goreng itu adalah PT Sinar Alam Permai, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Sawit dan PT Asianagro Agungjaya," kata Direktur Investigasi KPPU-RI, Gopprera Panggabean dalam keterangan pers KPPU yang diterima, Selasa (12/4/2022).

 BACA JUGA:7 Perusahaan Minyak Goreng Takut Ketemu KPPU, Ada Apa?

Atas ketidakhadiran tersebut, sambung Gopprera, mereka akan membuat agenda pemanggilan ulang.

Dia mengatakan akan melihat apakah penundaan kehadiran tersebut wajar atau terdapat indikasi upaya penghambatan proses penyelidikan.

"KPPU meminta para pihak dalam proses penyelidikan untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan guna memperlancar proses penegakan hukum, sehingga dapat diselesaikan dan tidak memerlukan perpanjangan masa penyelidikan," tegasnya.

Gopprera menjelaskan, Pasal 41 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan, dan menghambat proses pemeriksaan.

"Jika melanggar, perbuatan tersebut dapat diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan," ungkapnya.

KPPU-RI terang Gopprera, secara formal telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus minyak goreng melalui nomor register No 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (UU 5/99) terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia.

 BACA JUGA:Beli Minyak Goreng Pakai Syarat, KPPU: Rugikan Masyarakat

Penyelidikan tersebut dimulai sejak tanggal 30 Maret 2022 dan akan dilaksanakan selama 60 hari ke depan.

Di mana untuk agendanya adalah permintaan keterangan para terlapor, saksi, dan ahli serta pemintaan surat sampai dokumen yang dibutuhkan.

"Melalui proses penyelidikan, KPPU menduga telah terjadi berbagai jenis pelanggaran dalam kasus minyak goreng. Yakni dugaan penetapan harga dengan pergerakan harga minyak goreng yang sama, dugaan kartel pengaturan produksi dan pemasaran minyak goreng, dan dugaan pembatasan pasar minyak goreng," jelasnya.

Pada proses penyelidikan selanjutnya, akan melakukan pemanggilan terhadap 10 pihak yang terdiri atas perusahaan pengemasan, produsen, dan distributor untuk menggali alat bukti.

"Sekali lagi kita minta agar semua yang dipanggil untuk kooperatif," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini