Share

Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital RI Bisa Rp4.531 Triliun

Michelle Natalia, Sindonews · Senin 11 Juli 2022 13:41 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 11 320 2627454 menko-airlangga-ungkap-potensi-ekonomi-digital-ri-bisa-rp4-531-triliun-MYxWZJut6t.jpg Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi selama hampir 2,5 tahun lamanya.

Lebih dari 120 negara mengalami hal yang sama, namun, sambung dia, reformasi struktural perekonomian Indonesia harus terus berjalan, dan akselerasi inovasi teknologi dan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi atau perubahan ekonomi Indonesia dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Potensi ekonomi dan keuangan digital memiliki prospek cerah untuk dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Di tahun 2021, pertumbuhan perdagangan digital mencapai Rp401 triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi belanja secara online dan didukung sistem pembayaran digital," ujar Airlangga mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital 2022 di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Airlangga mengatakan bahwa potensi ekonomi digital di 2025 diperkirakan bisa mencapai USD 146 miliar dan di tahun 2030 bisa naik delapan kali lipat menjadi Rp4.531 triliun. Nilai uang elektronik naik 32,25%, transaksi QRIS tumbuh 245%, dan nilai transaksi digital banking meningkat 20,82% secara tahunan.

"Saat ini kita sudah memiliki 2.391 startup, 2 decacorn, dan 8 unicorn. Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara, mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara yang nilainya tembus Rp300 triliun dan didukung perbaikan iklim usaha yang kondusif," ungkap Airlangga.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sebut dia, terus terakselerasi dengan perbaikan capaian inklusivitas keuangan berdasarkan survei keuangan inklusif yang diselenggarakan oleh BI dan DNKI, tercatat kepemilikan akun sebesar 65,4% dengan produk dan layanan keuangan mencapai 83,6%.

Pihaknya optimis bahwa keuangan inklusif Indonesia bisa ditargetkan di angka 90% di tahun 2024 dan tentu dengan peningkatan sinergi, akselerasi, dan implementasi di tingkat nasional dan daerah.

"Digitalisasi perlu dijaga dengan penguatan sinergi dan investasi dan kebijakan sebagai fondasi untuk membangun Indonesia maju. Sinergi antar otoritas, industri, dan masyarakat telah mampu mendorong stabilitas terutama untuk perbaikan ekonomi nasional dengan upaya pemulihan," tambah Airlangga.

Dia mengatakan, tentunya pemulihan kesehatan dan penguatan kapasitas kelembagaan terus didorong agar efisiensi dan produktivitas bisa terus dicapai. Tak hanya itu, Presiden Jokowi dalam Presidensi G20 Indonesia mengatakan bahwa ini adalah momentum untuk memperkuat ekonomi dan sinergi.

"Pertama adalah sinergi antar negara dalam memperkuat konektivitas dan perlu menjadi prioritas, dan tentunya tidak ada satu negara yang bisa atau maju sendiri. Konektivitas regional dalam hal ini ASEAN dan global menjadi penting termasuk di sektor perbankan dengan digitalisasi layanan keuangan, pembayaran antar negara, dan juga terkait regulasi cukai atau bea masuk antar negara," jelas Airlangga.

Yang kedua adalah akselerasi ekonomi dan keuangan digital dengan sinergi dan inovasi percepatan pemulihan ekonomi nasional, secara nasional pemerintah mendorong berbagai program antara lain di digitalisasi transportasi, bansos, program Kartu Prakerja, dan Gernas BBI. Ini, sambung Airlangga dia, perlu dilanjutkan dengan otoritas dan Kementerian/Lembaga(K/L) terkait.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini