Share

OJK Terbitkan Aturan Stok Split Saham

Agregasi Harian Neraca, Jurnalis · Kamis 08 September 2022 14:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 08 278 2663465 ojk-terbitkan-aturan-stok-split-saham-EeaoweCKl6.jpeg Stock Split Saham (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan bagi perusahaan terbuka yang melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSĀ (Rapat Umum Pemegang Saham).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2022 Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka yang diunggah pada laman OJK.

Setelah mendapat restu pemegang saham, dalam beleid baru itu juga mewajibkan mendapatkan restu dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelum memberi restu, BEI wajibĀ memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mempertimbangkan terkai. tingkat likuiditas perdagangan saham perusahaan terbuka,Ā harga saham dan fluktuasi harga saham perusahaan terbuka,Ā kinerja fundamental keuangan perusahaan terbuka, rasio pemecahan saham dan Penggabungan saham, Ā jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat dan pengawasan perdagangan saham perusahaan terbuka.

Bahkan BEI dapat meminta emiten untuk melakukan penilaian saham yang disusun penilai publik jika saham emiten tersebut. Kewajiban ini juga berlaku pada emiten yang sahamnya mengalami penghentian sementara lebih dari 3 bulan dan atau harga saham emiten tersebut berada pada level terendah.

OJK juga meminta BEIĀ menerbitkan ketentuan terkait permohonan persetujuan Ā Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham paling lama 3 Ā bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku. Bagi emiten baru, dapat melakukan pemecahan dan pengabungan saham setelah 24 bulan sejak tercatat di BEI.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sedangkan emiten yang telah melakukan right isue atau private placement dapat melakukan pemecahan dan pengabungan setelah 1 tahun sejak aksi korporasi itu.

Sebaliknya, emiten yang telah melakukan dilarang melakukan private placement dalam rentang 12 bulan sejak pemecahan dan pengabungan saham. Kecuali private placement bertujuan memperbaiki kondisi keuangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini