Share

Belanja Pengadaan Barang dan Jasa untuk Produk Lokal Capai Rp1.600 Triliun, Erick Thohir: Sejarah Republik Ini

Suparjo Ramalan, MNC Portal · Kamis 01 Desember 2022 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 01 320 2718620 belanja-pengadaan-barang-dan-jasa-untuk-produk-lokal-capai-rp1-600-triliun-erick-thohir-sejarah-republik-ini-MS3wFllENh.jfif Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Produk Lokal Capai Rp1.600 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Total pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri mencapai Rp1.600 triliun. Realisasi tersebut pun diharapkan bisa terealisasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, angka pengadaan barang dan jasa sangat fantastis dan belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia.

"Belum pernah dalam sejarah Republik ini pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya Rp1.600 triliun, itu harus dipastikan terjadi," ungkap Erick dalam sambutannya saat gelaran Pemberian NIB untuk UMKM di Lampung, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Negara Habiskan Rp547 Triliun Beli Produk Lokal, Jokowi: Ini Sangat Bagus

Erick pun memastikan, pengadaan barang dan jasa dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Cukup di situ, tidak, pemerintah sekarang dorong bagaimana pengadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus apa? Produk-produk yang punya hasil dalam negeri," katanya.

Lanjut Erick, pemerintah berkomitmen mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Lantaran, pertumbuhan makro ekonomi dalam negeri juga disumbangkan dari 65,4 juta pelaku usaha mikro.

Baca Juga: Libatkan UMKM di Proyek Infrastruktur, Menteri Basuki: Jangan Impor

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengutamakan industri atau perusahaan besar dan menomorduakan pelaku UMKM. Erick memastikan UMKM menjadi perhatian utama otoritas.

"Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, pondasi dari ekonomi Indonesia adalah 65,4 juta UMKM kita. Dan merupakan 97% pembukaan lapangan kerja kita, itu fakta, jadi tidak mungkin pemerintah menomorduakan UMKM atau ultra mikro," ucapnya.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Erick merasa geram ketika orang terjebak pada persepsi bahwa pemerintah hanya mengutamakan kepentingan investasi perusahaan raksasa, tanpa melihat kepentingan UMKM. Dia pun menolak pandangan tersebut.

"Kita kadang-kadang terjebak persepsi seakan pemerintah hanya mendorong yang namanya pengusaha besar dan kadang-kadang dipersepsikan oligarki, pemerintah saya raya bukan pemerintah tidak punya empati atau perasaan," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini