JAKARTA - Total pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri mencapai Rp1.600 triliun. Realisasi tersebut pun diharapkan bisa terealisasi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, angka pengadaan barang dan jasa sangat fantastis dan belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia.
"Belum pernah dalam sejarah Republik ini pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya Rp1.600 triliun, itu harus dipastikan terjadi," ungkap Erick dalam sambutannya saat gelaran Pemberian NIB untuk UMKM di Lampung, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga:Â Negara Habiskan Rp547 Triliun Beli Produk Lokal, Jokowi: Ini Sangat Bagus
Erick pun memastikan, pengadaan barang dan jasa dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Cukup di situ, tidak, pemerintah sekarang dorong bagaimana pengadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus apa? Produk-produk yang punya hasil dalam negeri," katanya.
Lanjut Erick, pemerintah berkomitmen mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Lantaran, pertumbuhan makro ekonomi dalam negeri juga disumbangkan dari 65,4 juta pelaku usaha mikro.
Baca Juga:Â Libatkan UMKM di Proyek Infrastruktur, Menteri Basuki: Jangan Impor
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengutamakan industri atau perusahaan besar dan menomorduakan pelaku UMKM. Erick memastikan UMKM menjadi perhatian utama otoritas.
"Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, pondasi dari ekonomi Indonesia adalah 65,4 juta UMKM kita. Dan merupakan 97% pembukaan lapangan kerja kita, itu fakta, jadi tidak mungkin pemerintah menomorduakan UMKM atau ultra mikro," ucapnya.
Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'
Follow Berita Okezone di Google News
