JAKARTA - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan contoh proyek-proyek infrastruktur yang dibangun tanpa mengandalkan APBN. Pasalnya kontribusi APBN untuk membangun infrastruktur hanya 30%-40%, sedangkan kekurangannya harus dicari lewat skema pembiayaan yang bisa dikerjasamakan dengan swasta atau BUMN.
Adapun pembiayaan alternatif yang saat ini sudah berhasil dijalankan. Seperti pengunaan dana talangan bagi penyedia jasa untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur.
Kemudian ada skema cross subsidy lelang. Misalnya melakukan lelang proyek dengan tawaran siapa yang mampu membangun tol Trans Sumatera terpanjang, dia yang akan menjadi pemenang lelang.
Baca Juga:Â Sri Mulyani Tegaskan Uang Pajak dari Rakyat untuk Biayai Proyek Infrastruktur
"Jadi sempat kita lelangkan Tol Semarang Batang dan Serang - Panimbang, dapat 83 km kita bangun di Sumatera," kata Menteri Basuki, dalam acara Innovative Financing in Unity yang diselenggarakan oleh PT PII, Rabu (1/3/2023).
Ketiga ada KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Availability Payment. Skema ini nantinya pemerintah akan membayar lewat cicilan kepada badan usaha pelaksana atas pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
Baca Juga:Â DPR Minta PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan Daerah
"Availability Payment, itu yang paling mudah, jadi itu dikawal terus oleh PT PII (penjaminan Infrastruktur Indonesia) mulai penyiapan proyeknya, tidak hanya untuk pembangunan baru, tetapi juga untuk pemeliharaan jalan," sambungnya.
Menteri Basuki juga mengaku tidak pernah meminta uang kepada Kementerian Keuangan terkait pembangunan infrastruktur.
"Saya tidak pernah ke beliau (Sri Mulyani), tapi kalau beliau tidak ngasih saya, ya dimarahi presiden," lanjut Menteri Basuki.
Follow Berita Okezone di Google News
