Kemnaker Targetkan RUU PPRT Disahkan Sebelum Ganti Presiden
JAKARTA - Kemnaker menargetkan RUU PPRT (Pelindungan Pekerja Rumah Tangga) selesai sebelum ganti presiden. Pembahasan RUU PPRT sudah memasuki tahun ke 19 sejak diusulkan.
Sekretaris Jendral Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan saat ini DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sudah rampung seluruhnya yang berjumlah 358 DIM. Selesai disusun, DIM tersebut disosialisasikan atau serap aspirasi bersama para Kementerian/Lembaga, sebelum di serahkan ke Sekretariat Negara (Setneg).
Dari sanalah kemudian, pemerintah akan menyerahkan RUU tersebut ke DPR RI untuk disahkan menjadi UU. Setelah diserahkan, Pemerintah masih harus rapat dengan Baleg (Badan Legislasi) sebelum RUU tersebut diundangkan dalam sidang paripurna.
"Kalau sudah di level panja kemudian masuk level berikutnya untuk sampai pada level sidang paripurna, kemudian untuk memutuskan RUU disahkan menjadi UU, secara tata kenegaraan, presiden akan mengundangkan di lembar kenegaraan," ujar Anwar Sanusi saat dihubungi MNC Portal, Kamis (11/5/2023).
Secara substansi pokok, kehadiran RUU PPRT akan memberikan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Karena selama ini para pekerja rumah tangga itu tidak diberikan payung hukum yang kuat oleh negara.
"Kita insyaallah pekan berikutnya itu kalau tidak salah saat sidang mulai ini kita sudah menyerahkan DIM tersebut, secara bersamaan kita juga terus berkomunikasi dengan TA dari baleg," sambungnya.
