Uang Makan Pejabat Rp159.000 per Rapat, Kemenkeu: Harga yang Wajar

"Sekarang kalau misalnya perjalanan dinas ke Bogor, standar biayanya berapa, itu adalah untuk orang melakukan pekerjaan.

Kita sekarang secara cepat, sedang berusaha ke standar biaya keluaran atau output," tambah Isa.

Pihaknya berupaya mendorong K/L membangun bersama terkait standar biaya keluaran ini.

Misal jika ingin membuat satu Peraturan Pemerintah (PP), maka akan dilakukan perhitungan. Perhitungannya pun berbeda dengan yang dahulu.

"Kalau kita mau membuat satu PP, maka kita gak lagi berhitung ini berapa kali rapat, berapa orang rapat, kita sekarang membangun satu standar rapat, dikaitkan dengan output-nya. Untuk menghasilkan satu peraturan, berapa biayanya," terang Isa.

Dia menyebutkan, harus dibedakan antara standar biaya ini dengan anggarannya sendiri.

"Kalau kita punya anggaran, misalnya kita mau mulai belanja, kita enggak mau belanja kita ngawur atau seenaknya. Kalau kita sendiri tidak punya niat buruk, ketika kita bertemu penyedia barang dan jasa di luar sama, kita harus tahu berapa harga yang wajar," tambah Isa.

Adanya SBM ini digunakan untuk memberikan guidance atau pedoman kepada K/L jika mereka menyelenggarakan rapat atau pertemuan di luar kantor.

"Misal kalau mau menyelenggarakan rapat di luar kantor, di gedung X, standar biayanya berapa. Standar ini untuk memberikan pedoman kepada K/L supaya tidak berlebihan dalam belanja," pungkas Isa.

(Zuhirna Wulan Dilla)