2. Masyarakat Penerima PKH Dapat Bantuan Tunai
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp200 ribu per bulannya pada bulan November dan Desember 2023.
"Yang banyak PKH ya. Nanti di bulan November dan Desember Ibu lihat nanti akan ada transfer Rp200 ribu, Rp200 ribu, beda lagi. Yang ini sudah, yang itu beda lagi, Rp400 ribu sampai akhir tahun ya," ungkapnya.
3. Respons Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa fenomena El Nino berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Dari sisi outlook pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat meskipun masih tumbuh di 5%, pemerintah ingin angka ini tetap terjaga di atas 5%.
Sehingga, pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total Rp400 ribu per KPM.
"Kenapa 18,8 juta? Ini yang sudah ada datanya by name, by address, by account number. Dari tempatnya bu Mensos Risma, disampaikan prosesnya akan bisa diakselerasi bulan November-Desember dengan transfer 1 kali, sehingga BLT-nya langsung untuk 2 bulan sekaligus, jadi Rp400 ribu untuk 18,8 juta KPM," ujar Sri dalam Konferensi Pers di Jakarta, pada 6 November 2023.
4. Total Biaya Anggaran Program BLT
Adapun untuk program BLT Rp400 ribu untuk 18.8 juta KPM ini, total biaya anggaran mencapai Rp7,52 triliun. Sehingga, untuk penebalan ini atau tambahan on-top yang dikhususkan bulan ini adalah sebesar Rp2,7 triliun untuk Desember 2023 dan Rp7,5 triliun untuk BLT Rp200 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk 18,8 juta KPM.
"Kita akan transfer begitu DIPA-nya selesai pada bulan ini," pungkas Sri Mulyani
5. Respons Wapres Terkait Data Penerima BLT El Nino Beda
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut merespons perbedaan BLT El Nino. Di mana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa data penerima BLT bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat El Nino berjumlah 21 juta dan bukan 18,8 juta.
Wapres menjelaskan, angka tersebut muncul dalam konteks bahasan mengenai bantuan beras, sehingga diinventarisasi mereka yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dan yang belum terdaftar.
"Kebetulan kemarin kita bahas soal bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut dikroscek (kaji ulang) lagi," ucap Wapres dalam keterangan resminya, Jumat (10/11/2023).
Wapres menekankan, data penerima bantuan tentu akan terus mengalami penyesuaian.
6. Respons Menko Bidang Perekonomian
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penerima bantuan beras pada 2024 sudah menggunakan data baru yang didasarkan pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
"Data ini data Regsosek yang terus di-update, sehingga dengan demikian data ini sifatnya dinamis," tutur Airlangga.
"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," tambahnya.
7. BLT dan Bansos Telah Dicairkan
Presiden menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada hari Selasa 31 Oktober 2023.
(Taufik Fajar)