Ketua Banggar Minta Pemerintah Hati-Hati soal Bansos Jelang Pemilu
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyarankan pemerintah untuk berhati-hati terkait kebijakan bantuan sosial (bansos) dalam situasi menjelang Pemilu 2024.
Menurut Said Abdullah, setiap produk kebijakan publik merupakan bagian dari political interest, sehingga pemerintah perlu memperhatikan aspek politik dan operasional dalam mengembangkan kebijakan bansos.
“Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa political interest pengembangan bansos untuk menjawab persoalan ancaman krisis pangan, meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023,” kata Said, dikutip Antara Senin (2/11/2023).
Dia merekomendasikan lima hal yang dapat dilakukan pemerintah terkait kebijakan bansos.
Pertama, pemerintah disarankan untuk menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
