Menurut Airlangga, ada beberapa isu yang dilaporkan, utamanya terkait pengadaan tata ruang.
"Tadi sudah dibahas dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder," kata Airlangga.
Secara spesifik, ada PSN yang dibahas secara khusus, yaitu Tol Gilimanuk-Mengwi. Statusnya sekarang dari unsolicited (diprakarsai badan usaha) menjadi solicited (diprakarsai pemerintah). Kemudian, menurut Airlangga, pengembangan PSN di kawasan industri pupuk Fakfak.
Menurut Airlangga, ada masalah di KLHK dan tanah ulayat yang dilaporkan. Selanjutnya terkait kawasan industri terpadu Batang. Hal itu berkaitan dengan harga gas USD6 dolar di mana nantinya akan ada rapat khusus.
“Dan juga dilaporkan ke pak presiden ada 14 PSN baru periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN. Dan ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," ujar Airlangga.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)