Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India untuk Desain Bangunan Gedung DPR-MK di IKN
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan studi banding ke Mesir, Turki, dan India melihat desain gedung legislatif dan yudikatif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dody mengatakan, saat ini Presiden Prabowo memang meminta desain kantor lembaga legislatif seperti DPR dan yudikatif seperti MA dan MK di IKN yang sebelumnya sudah rampung pada era Jokowi untuk direvisi.
"Rapat terakhir dengan pak Prabowo (desain kantor legislatif IKN) diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turkiye, satu lagi India," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).
Dody menjelaskan pertimbangan ke 3 negara tersebut sebagai tujuan studi banding proyek kantor legislatif di IKN karena dinilai punya karakteristik desain yang mirip dengan Indonesia.
"Mungkin pada saat beliau ke sana (Turki, India, Mesir) kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya menurut beliau punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ tim akan merekonstruksi gambar dan akan menyampaikan ke Pak Prabowo lagi," lanjutnya.
Sebelumnya, Dody sempat mengatakan pihaknya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan desain ulang rencana pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perubahan desain untuk kedua bangunan gedung kantor tersebut akan menyesuaikan dengan visi dan misi Prabowo terkait pembangunan IKN kedepannya. Saat ini, telah dibentuk tim desain baru dari Otorita IKN bersama Kementerian PU.
"Tim (OIKN) bareng PU itu masalah desain legislatif dan yudikatif, memang desain dibebankan kepada kita, cuman pak Prabowo punya visi dan misi baru, kenapa kemudian minta kepada kita tim desain baru," ujarnya.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran untuk pembangunan IKN selama 5 tahun kedepan ditetapkan sebesar Rp48,8 triliun. Jumlah ini memang lebih sedikit dari yang digelontorkan Jokowi selama 2022 - 2024 sebesar Rp89 triliun.
Basuki menjelaskan, pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Dia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
"Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 - 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," ujar Basuki.
(Dani Jumadil Akhir)
