Misbakhun menyatakan dua proyek strategis yang dipaparkan Danantara, Proyek Kampung Haji di Makkah dan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WtE), menunjukkan kemampuan lembaga tersebut dalam menyusun investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil, tetapi juga menyelesaikan persoalan publik.
Terkait Proyek Kampung Haji di Makkah, Misbakhun menilai langkah Danantara relevan dengan kebutuhan jamaah haji Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia.
Proyek yang diproyeksikan membuka hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia itu dianggap punya efek ekonomi yang besar.
"Ini contoh konkret bagaimana investasi luar negeri bisa kembali memberikan manfaat langsung ke masyarakat,” katanya.
Sementara itu, untuk proyek WtE, Misbakhun menyebut Danantara memainkan peran penting dalam isu ketahanan energi dan darurat sampah.
Dia menilai proyeksi dampak ekonomi proyek WtE, mulai dari penciptaan 3.500–4.500 lapangan kerja hingga kontribusi Rp1,6 triliun per tahun pada PDB, menunjukkan kesiapan Danantara menggarap sektor dengan dampak struktural yang besar.
"Jika Danantara bisa mengeksekusi proyek-proyek seperti WtE secara konsisten, ini akan memperkuat fondasi energi bersih Indonesia,” katanya.
Dalam rapat kerja, Komisi XI juga memberi perhatian pada penjelasan Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, mengenai tata kelola dan kesiapan eksekusi.
Misbakhun menilai penekanan pada governance, transparansi, dan kualitas uji tuntas menunjukkan keseriusan Danantara dalam mengelola aset publik.
“Visi Danantara sudah mulai terlihat dalam cara mereka mengelola risiko dan menilai kelayakan proyek. Ini penting, karena sovereign wealth fund harus punya standar governance yang tidak kalah dari lembaga global,” tuturnya.
Misbakhun menegaskan mendukung penuh langkah Danantara dalam menjalankan mandatnya sebagai sovereign wealth fund Indonesia.
Menurutnya, kombinasi peran Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM) sudah bergerak ke arah yang semakin padu, baik dalam restrukturisasi aset BUMN maupun pengembangan investasi strategis nasional.
“Danantara ini masih muda, tapi RKAP 2026 menunjukkan lembaga ini mulai menemukan ritmenya. Tugas kami memastikan Danantara terus berjalan dalam koridor tata kelola yang kuat, dan kami melihat fondasinya sudah mulai terbentuk,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)