Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menghadapi kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berdampak pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, IHSG mengalami trading halt selama selama dua hari berturut-turut, Rabu dan Kamis (28-29 Januari 2026) karena anjlok 8%.
"Hari ini tentu kami memonitor atas arahan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat daripada regulasi atau apa yang dilakukan oleh MSCI, dan juga dilakukan oleh rating yang lain seperti UBS dan Goldman Sachs," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Hal ini disampaikan Airlangga usai menggelar rapat terkait kondisi pasar modal yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang dilakukan sehari sebelumnya.
Airlangga menegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. Koordinasi antara fiskal dan moneter pun tetap berjalan dengan baik.
"Dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound, dan pagi ini masuk di dalam jalur hijau," ujarnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui beberapa langkah strategis, termasuk percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi benturan kepentingan, mencegah praktik pasar yang tidak sehat, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Demutualisasi merupakan transformasi struktural di mana kepemilikan bursa tidak lagi berada di tangan anggota bursa saja, tetapi bisa diakses investor publik. Tahapan ini telah diatur dalam Undang-Undang P2SK, dan pemerintah menargetkan proses ini bisa berlangsung tahun ini, dengan kemungkinan bursa melakukan go public pada tahap berikutnya.
“Kami ingin mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Transformasi ini akan mengurangi benturan kepentingan antara pengurus dan anggota bursa, mencegah praktik pasar yang tidak sehat, dan membuka peluang investasi lebih luas, termasuk bagi investor domestik maupun asing. Tahapannya sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK, dan bisa dilanjutkan dengan bursa go public,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi di pasar modal. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, berencana meningkatkan porsi saham beredar bebas (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
"Dan ini sebetulnya setara dengan berbagai negara karena Indonesia atau bursa efek free flow-nya kemarin terlalu rendah bandingkan dengan Malaysia yang 25%, Hongkong 25%, Jepang 25%, Thailand sama dengan Indonesia nantinya 15%, Singapura masih 10%, Filipina 10% dan Inggris 10%. Jadi kita ambil langkah yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik," ujar Airlangga.
Dia menilai, peningkatan free float dan demutualisasi akan membuat perdagangan saham lebih stabil serta selaras dengan standar internasional. Langkah berikutnya yang disiapkan pemerintah adalah peningkatan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal. Batas tersebut akan dinaikkan dari 8 persen menjadi 20 persen.
"Kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan bahwa dana pensiun, asuransi itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%. Dan ini anggaran terkait dengan regulasi yang baru ini sejalan dengan standar yang berpratek di negara-negara OECD," kata Airlangga.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Airlangga optimistis pasar modal Indonesia akan menjadi lebih kuat, adil, kompetitif, dan transparan. Ia menegaskan, langkah-langkah ini merupakan sinyal positif bagi pasar global bahwa Indonesia tetap solid secara fundamental.
"Ini merupakan signal sekali lagi saya katakan signal kepada global market tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makroekonomi maupun kondisi fiskal kita," tutup Airlangga.
Di tempat berbeda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan terkait demutualisasi BEI. Aturan ini ditargetkan terbit pada kuartal I-2026.
"Dalam diskusi dengan pemerintah, pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi Bursa dalam kuartal pertama tahun ini," ujar Mahendra dalam Konferensi Pers di Gedung BEI.
Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.
Baca selengkapnya: Prabowo Pantau Langsung IHSG Anjlok hingga Trading Halt
(Dani Jumadil Akhir)
