“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” ujarnya.
Pendataan tersebut juga dilakukan agar distribusi program lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Zulhas menegaskan pemerintah juga tidak ingin masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG mengalami kerugian akibat penyesuaian kebijakan.
“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.
Zulhas menargetkan skema percepatan MBG untuk pesantren dan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan, sedangkan penyempurnaan penataan titik layanan secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dua bulan.
“Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.