MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 menembus Rp10.293,69 triliun, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun (87,11 persen) dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun (12,89 persen). Dalam semester I 2026, total utang tersebut membengkak Rp655,79 triliun.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menyoroti meningkatnya porsi SBN berdenominasi valuta asing (valas) serta dampak depresiasi nilai tukar rupiah yang turut memperbesar saldo utang negara.
“Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas),” ujar Awalil Rizky dalam risetnya, Kamis (13/8/2026).
Secara rinci, pembiayaan utang APBN hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp477,43 triliun untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp196,5 triliun dan pengeluaran pembiayaan investasi senilai Rp52,21 triliun.
Namun, strategi penerbitan utang di awal (front loading) membuat pembiayaan utang jauh melampaui kebutuhan riil defisit.
“Pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit, disebabkan kebijakan berutang terlebih dahulu (front loading) untuk keperluan bulan-bulan berikutnya,” ungkap Awalil.
Kondisi tersebut tecermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menyentuh Rp255,5 triliun per akhir Juni 2026. Di saat yang sama, faktor pelemahan kurs selama enam bulan pertama tahun ini menyumbang tambahan beban utang sekitar Rp154 triliun.
Berdasarkan data publikasi, SBN berdenominasi rupiah berada di posisi Rp7.118,39 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valas mencapai Rp1.848,40 triliun.
Meskipun SBN rupiah bertambah Rp368,17 triliun dibanding posisi akhir tahun 2025, porsinya atas total SBN justru menurun dari 80,48 persen menjadi 79,39 persen.
Sebaliknya, SBN valas melonjak Rp211,42 triliun sehingga porsinya naik dari 19,52 persen menjadi 20,61 persen.
Secara terperinci, dinamika instrumen SBN valas selama Semester I-2026 mencakup dolar AS hingga dolar Australia.
Dolar Amerika Serikat (USD) secara nominal menurun dari USD82,46 miliar menjadi USD81,89 miliar. Namun akibat depresiasi rupiah (dari Rp16.720 menjadi Rp17.899 per USD), nilainya dalam rupiah membengkak dari Rp1.378,71 triliun menjadi Rp1.465,71 triliun. USD masih mendominasi portofolio SBN valas dengan porsi 73,34 persen.
Kemudian Euro (EUR) meningkat dari EUR9 miliar (Rp176,62 triliun) menjadi EUR12,95 miliar (Rp264,21 triliun), dengan porsi 18,41 persen.
Selanjutnya Yen Jepang (JPY) meningkat dari JPY546,40 miliar (Rp58,35 triliun) menjadi JPY620,30 miliar (Rp68,43 triliun), dengan porsi 4,77 persen.
Kemudian Yuan China (CNH) melonjak dari CNH6 miliar (Rp14,35 triliun) menjadi CNH15,25 miliar (Rp40,20 triliun), dengan porsi 2,80 persen.
Terakhir, Dolar Australia (AUD) tetap di angka AUD800 juta, namun secara rupiah naik dari Rp8,95 triliun menjadi Rp9,85 triliun (porsi 0,69 persen).
Adapun Bright Institute menilai langkah pemerintah memperluas diversifikasi mata uang non-dolar seperti Panda Bond (Yuan) dan Samurai Bond (Yen) merupakan upaya mitigasi risiko yang masuk akal. Kendati demikian, fluktuasi nilai tukar tetap menjadi tantangan besar.
Selama enam bulan terakhir, Rupiah melemah terhadap seluruh mata uang denominasi SBN valas. Rupiah terdepresiasi 10,22 persen terhadap Yuan China (dari Rp2.391,71 menjadi Rp2.636,24), melampaui pelemahan terhadap Dolar AS yang sebesar 7,05 persen. Sementara itu, Rupiah melemah 3,30 persen terhadap Yen Jepang (dari Rp106,79 menjadi Rp110,31).
“Penerbitan global bond atau SBN valas mesti menimbang faktor risiko pelemahan kurs rupiah tadi. Bahkan, mencermati perkembangan 6 bulan ini sebenarnya seluruh SBN valas telah menambah posisi serta beban pembayarannya,” pungkas Awalil.
(Taufik Fajar)