Baru 150 Ribu Tenaga Ahli Infrastruktur Punya Sertifikat

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2018 16:02 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 25 320 1850160 baru-150-ribu-tenaga-ahli-infrastruktur-punya-sertifikat-Hn3FTgWiH1.jpg Jajaran Kadin. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Maraknya kasus kecelakaan dalam proyek konstruksi akhir-akhir ini mengingatkan bahwa aspek keselamatan dan kecelakaan kerja seperti kurang mendapat perhatian dari kontraktor.

Padahal, dalam Permen PU No.5/2014 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi sudah jelas bahwa setiap proyek yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan akan dikenai sanksi dari surat peringatan sampai penghentian pekerjaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengatakan salah satu hal yang perlu ditinjau ulang adalah dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) baik perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek.

Data yang dihimpun Kadin menyebutkan tahun 2017 baru sekitar 150.000 tenaga ahli yang tersertifikasi di negeri ini dari seluruh level tersebut. Sedangkan, idealnya jumlah tenaga ahli sekitar 500.000-750.000 orang. Sehingga kondisi ini menjadi tantangan bagi para kontraktor dan asosiasi.

"Saya khawatir, karena ini biasanya kalau pekerjaan lapangan biasanya pekerja yang sudah miliki budaya di situ. Misalnya, orang yang kerjanya bongkar bongkar bangunan, tidak perlu sertifikasi tapi keahliannya bongkar bongkar," kata dia di sela-sela Focus Group Discussion, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta (25/1/2018).

Baca Juga: Pembangunan Proyek Infrastruktur Belum Dibarengi Penerapan K3

"Kalau tidak punya sertifikat kita sertifikatkan, jangan mereka kerja karena kebiasaan. Kita harus sertifikasi dan juga menjaga mereka tahu apa yang namanya SOP, bukan karena kebiasaan," imbuh dia.

Erwin melanjutkan, kondisi itu menandakan masih banyak pekerja informal yang ahli tapi tidak miliki sertifikasi, serta tidak memiliki kemampuan akademisi yang sesuai dengan yang kualifikasi pekerjaan teknik atau SOP dari lembaga pengawas. "Ini tantangannya bagaimana kita bisa luruskan. Supaya kecelakaan kerja ini bisa zero accident," ujar dia.

Seperti diketahui, sejak Agustus 2017 sampai Januari 2018, tercatat telah terjadi lebih dari 10 kasus kecelakaan konstruksi di proyek infrastruktur yang mengakibatkan beberapa pekerja meninggal dan menderita cidera.

Baca Juga: Infrastruktur Ambruk yang Memakan Korban, dari LRT, MRT hingga Jalan Tol

Sementara itu, data BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa konstruksi merupakan sektor industri penyumbang terbesar dalam hal angka kecelakaan kerja di Indonesia. "Kita perlu pekuat pengawasan dan sertifikasi para pelaku-pelaku langsung atau mandor siapa pun yang jadi pekerja di lapangan harus ada sertifikasi," tandas dia.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini