nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pascapemilu, PNS Diminta Kembali ke Aktivitas Rutin

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 18 April 2019 12:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 18 320 2045091 pascapemilu-pns-diminta-kembali-ke-aktivitas-rutin-lkBTOtKE0U.jpg Foto: Menpan-RB Syafruddin (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mulai kembali bekerja pasca pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, kepada seluruh ASN baik di daerah maupun pusat untuk kembali bekerja. Dirinya meminta kepada para PNS untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pascapilpres.

"Pada kesempatan ini Kemenpan-RB selaku penanggung jawab kepada ASN untuk kembali kerja di bidang dan aktivitas masing-masing. Baik itu di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk kembali melakukan aktivitas rutin," ujarnya di Kantor Kementerian PanRB, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Menpora Usul Atlet Berprestasi di Olimpiade Bisa Jadi PNS Sekelas Eselon II

Syafruddin menambahkan, para PNS juga harus netral dalam memberikan pelayanan. Jika memang memiliki pandangan politik berbeda harus mendapatkan perlakuan yang sama.

"Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada ASN untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk opini politik yang masih berlangsung sampai sekarang ini dan ini akan selesai pada waktunya," jelasnya.

Syafruddin juga meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawasi para pegawainya berlaku netral. Jika ditemukan tanda tidak netral pada pegawainya maka dirinya menghimbau kepada Pemda untuk segera melaporkan.

"Pada pimpinan K/L, pemprov/pemda untuk awasi kembali ASN kita untuk betul-betul kembali menjadi petugas negara untuk kembali melaksanakan pelayanan publik demi kepentingan bangsa," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Gaji PNS Sudah 100% Cair

Sebagai informasi, kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4.

Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat. Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.

Selain itu, BKN juga mengeluarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016 terkait netralitas BKN. Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

(dni)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini