Pemda Diminta Biayai Pemasangan Listrik bagi Warga Tak Mampu
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (pemda) bergerak untuk turut serta mengalokasikan anggaran sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu.
Hingga saat ini masih terda pat sekitar 500.000 rumah tangga tidak mampu belum tersambung listrik PLN karena tidak mempunyai biaya penyambungan instalasi.
Baca juga: Tarif Listrik 12 Golongan Bisa Naik-Turun Tahun Depan
“Ada setengah juta penduduk yang nggak mampu membayar biaya sambungan listrik. Ini APBD, harus bekerja keras,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemarin.
Menurut dia, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pe nyambung an listrik gratis bagi masya rakat tidak mampu ak an mem bantu pemerintah pusat dalam mewujudkan target capai an rasio elektrifikasi 99,9% tahun ini.
Baca juga: Tarif Listrik Tahun Depan Akan Fluktuatif
Dia mengaku pemerintah pusat tidak bisa mengan dal kan se penuhnya pada BUMN dan badan usaha untuk biaya sambung listrik gratis. Untuk itu, pemda perlu didorong untuk mengalokasikan APBD-nya agar masyarakat tidak mampu bisa segera menikmati listrik.
“Saya masih pusing mengumpulkan badan-badan usaha yang mau menyumbang. Karena kalau rasio elektronifikasi mau 100%, kita identifikasi ada 1,83 juta rumah tang ga yang harus dilistriki. Sementara 500.000 rumah tangga itu tidak mampu bayar biaya sambung listrik,” kata dia.
Baca juga: Kompensasi Dipangkas, Kenaikan Tarif Listrik Diperlukan
Dia menegaskan, se lama ini pemerintah memang kesulitan membayar sambung listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Hal itu lantaran biaya sambung listrik tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sedangkan biaya sambungan instalasi listrik untuk satu rumah tangga di wilayah Pulau Jawa dibutuhkan dana sebesar Rp500.000 dan untuk di luar Jawa kisaran Rp700.000 hingga Rp1 juta.
