nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Resesi Ekonomi 2020 Diprediksi Paling Parah Dibanding 1998

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Jum'at 11 Oktober 2019 16:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 11 20 2115748 resesi-ekonomi-2020-diprediksi-paling-parah-dibanding-1998-d38CTkWFlm.jpg Resesi Ekonomi 2020 Diprediksi Paling Parah (Foto: Okezone.com/Leony)

JAKARTA - Kondisi perekonomian global saat ini disebut masih dibayangi resesi. Hal itu pun berdampak pada perekonomian Indonesia yang ikut terancam resesi akibat gejolak ekonomi global.

Penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi ini turut menciptakan keadaan di mana pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih.

 Baca Juga: Ekonomi Indonesia Dibayangi Resesi? Simak 5 Faktanya

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, saat ini resesi sudah lebih kompleks dibanding pada era 1998. Bahkan perang dagang tidak bisa disimpulkan jadi penyebab utama resesi. Masih terdapat faktor lain seperti Brexit maupun kondisi geopolitik Asia yang juga tak baik.

"Resesi ekonomi 2020 diperkirakan akan jadi resesi yang lebih parah dari 1998. Bahkan sepertinya akan pulih pada 2023-2024," ujarnya, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Peringatan! Banyak Negara Sudah Resesi

Instrumen ekonomi yang dimiliki Indonesia, seperti UMKM pun dirasa tak cukup kuat untuk menghadapi resesi. Padahal dulu UMKM begitu diandalkan dan digadang-gadang dapat membantu kestabilan ekonomi negara.

 Resesi

Saat ini, UMKM bahkan banyak memperdagangkan barang luar negeri yang kemudian dipasarkan melalui platform dagang digital. Hal ini sangat disayangkan mengingat risiko yang ditanggung justru dirasa lebih besar.

Menurut Bhima, bila suatu saat benar-benar terjadi resesi, barang impor tersebut justru akan naik berkali-kali lipat. Hal itu jelas sangat membahayakan UMKM dan semakin mendekatkannya dengan risiko gulung tikar.

Tak hanya itu, UMKM pun kerap bergantung pada subsidi pemerintah. Hal ini semakin menjerat UMKM dalam dampak bahaya terjadinya resesi. "Berapa banyak UMKM yang bergantung pada subsidi? Seperti BBM dan gas elpiji," ujar Bhima.

 Resesi

Sementara itu, bisnis digital yang banyak disebut-sebut sebagai solusi untuk meminimalisir resesi. Hal itu dikarenakan banyaknya sumber daya yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Selain itu, semakin hari, permintaan akan bisnis berbasis digital semakin tinggi.

Sayangnya, investor dari platform bisnis digital ini justru datang dari pihak asing. Menurut Bhima, pada waktu tertentu akan mungkin terjadi fenomena gelembung yang sangat besar dan nantinya akan pecah. Di mana ketika tidak ada investor baru yang akan menalangi, ekonomi digital akan jadi bencana bagi Indonesia.

 Resesi

Sementara itu, kinerja penerimaan negara pada 2019 dinilai mengkhawatirkan. Penyebabnya adalah realisasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2019, penerimaan negara dan hibah baru mencapai 55 persen. Sementara pada periode yang sama tahun lalu sudah mencapai 61 persen.

Direktur Data Indonesia Herry Gunawan menilai, dalam kondisi tersebut, defisit anggaran hingga akhir 2019 kemungkinan mencapai Rp305 triliun. Kondisi ini akan membuka peluang pemerintah untuk terus mencari utang untuk menutup defisit anggaran.

"Utang selalu jadi solusi. Padahal saat ini, risikonya semakin tinggi," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Hingga Juli 2019, data Bank Indonesia mengungkapkan bahwa total utang pemerintah mencapai Rp4.603 triliun. Sebanyak 83% atau Rp3.821 triliun di antaranya dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Herry memaparkan, dari sisi kategori kewarganegaraan, pemegang surat utang Indonesia sebagian besar adalah non residen (asing), yaitu sebesar 51,12%. Kondisi ini dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap kesinambungan fiskal.

Selain itu, penguasaan SBN yang didominasi asing memungkinkan terjadinya penarikan secara tiba-tiba (sudden reversal) yang sangat besar. Hal itu karena pergerakan di pasar keuangan sangat cepat dan bergerak searah pergerakan imbal hasil dan risiko.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa sejak 2008 pemerintah memberikan subsidi pajak penghasilan untuk SBN internasional. Pada 2019, APBN mengalokasikan sebesar Rp8,85 triliun. Sedangkan pada 2020, nilai subsidinya Rp9,25 triliun.

"Inilah potensi pendapatan yang dihilangkan," ujarnya

Peraturan bebas PPh surat utang negara tersebut diperbarui pada 2018 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46PMK 010/2018.

“Ini tragis, karena subsidi energi untuk rakyat dipangkas, sementara subsidi bagi pembeli surat utang pemerintah di pasar internasional terus ditambah alokasi dananya,” tambahnya.(dni)

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini