Rawan Korupsi, Besarnya Bansos Apakah Selamat Sampai Tujuan?
JAKARTA - Pemerintah dalam menangani pandemi virus corona menyiapkan stimulus untuk membantu masyarakat yang terdampak. Salah satu stimulus yang disiapkan adalah jaring pengaman sosial pemerintah Pusat hadapi Covid-19.
Dalam jaring pengaman tersebut, sejumlah bantuan sosial (bansos) dengan anggaran triliunan Rupiah pun sudah disiapkan. Di antaranya, sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat(KPM) Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan selama 12 bulan dengan toal anggaran Rp43,6 triliun.
Sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaatdalam Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan dengan total anggaran Rp37,4 triliun. Bansos ini di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, diberikan selama 3 bulan (april-Juni) dengan total anggaran Rp3,42 triliun. Untuk di DKI Jakarta bansos tersebut diberikan pada 1,3 juta KPM dan Bodetabek 600 ribu KPM.
Lalu ada bansos tunai untuk 9 juta KPM non Jabodetabek. Diberikan uang tunai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran Rp1,2 triliun. Bantuan ini diberikan di luar penerima PKH dan Kartu Sembako.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada 11 juta KPM sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran Rp21,2 triliun. Bantuan tersebut diberikan untuk masyarakat di luar penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai dan Kartu Pra-Kerja. Bantuan ini diambil dari 35% dana desa yang disalurkan pemerintah sesuai dengan Permendes Nomor 6 tahun 2020
Pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan dalam program kartu Pra-Kerja untuk 5,6 juta penerima manfaat. Insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp20 triliun.
Substitusi listrik PLN, untuk golongan 450 Va gratis untuk 24 juta rumang tangga dan 900 VA diskon 50% untuk 7,2 juta rumah tangga. Ini dibeerikan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran Rp58,2 triliun.
Dari sekian banyak program bansos tersebut, apakah semuanya tersalurkan dengan tepat? Sebab banyak masyarakat yang kini terkena dampak dan harus kehilangan pekerjannya.
Seperti diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduiki, ada UMKM yang tidak bisa diselamatkan usahanya karena terkena dampak pandemi virus corona atau Covid-19. UMKM ini pun masuk kategori miskin baru.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha mikro 62.106.900, usaha kecil 757.090, usaha menengah 58.627 dan usaha besar berjumlah 5.460 unit. Dari jumlah tersebut 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak.
"Nah meraka paling terdampak. Jadi kami bisa membuat kategori, ada UMKM yang tidak bisa diselessaikan mekanisme ekonominya, bahkan digolongkan miskin baru. UMKM ini kita dorong masuk di program jaminan sosial termasuk dua program yang sekarang jadi sosial safety net, kartu pra-kerja dan dana desa," ujar Teten.
