Jangan Macam-Macam, Anggaran Infrastruktur Dipelototi KPK

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 24 November 2020 18:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 24 320 2315457 jangan-macam-macam-anggaran-infrastruktur-dipelototi-kpk-BhwDzzU1rc.jpg Kementerian PUPR Gandeng KPK untuk Awasi Anggaran 2021. (Foto: Okezone.com/

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada 10 Kementerian dan Lembaga dengan anggaran terbesar di 2021. Tertinggi pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp149,6 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya Kementerian PUPR bisa terhindar dari tindak penyelewengan.

Baca Juga: Sentilan Jokowi soal Proyek Mangkrak, Ini 4 Faktanya

"Kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK Alexnader Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa," ujar dia dalam acara Indonesia Infrastucture Week secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Dia menjelaskan, KPK telah siap untuk membantu hal tersebut. Kemudian, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Baca Juga: Masuk PSN, Proyek Smelter Nikel Dipercepat

"Jadi ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.

Menurut dia, dalam kegiatan itu ada perwakilan KPK. Pihaknya telah membuat surat perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.

"Kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Maka itu saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat yang tidak diinginkan," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti masih adanya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang bekerja secara rutinitas tanpa adanya terobosan. Dia mengungkapkan salah satu dampaknya realisasi belanja menjadi terlambat.

“Akibatnya tadi realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN baik di APBD terlambat,” katanya saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual, beberapa waktu lalu.

Dia menyebut bahwa waktu yang tersisa untuk belanja saat ini kurang dari sebulan. Dia menyoroti masih ada sektor yang belum melakukan pengadaan.

“Tadi pak LKPP menyampaikan ini bulan November, sudah tanggal 18 November. Masih ada yang untuk proses konstruksi masih dalam proses Rp40 triliun. Terus mengerjakannya kapan? Pengerjaannya kapan? Tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 sudah tutup masuk libur panjang akhir tahun,” ujarnya.(fbn)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini