IIW 2020, Menteri Basuki: Semoga Jasa Konstruksi RI Lebih Maju

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 24 November 2020 18:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 24 320 2315462 iiw-2020-menteri-basuki-semoga-jasa-konstruksi-ri-lebih-maju-dWYoyPJlxf.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Beton Indonesia menggelar pameran Indonesia Infrastructure Week 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Indonesia Infrastructure Week 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan unjuk kerja konstruksi jasa konstruksi di Indonesia.

Baca Juga: Jangan Macam-Macam, Anggaran Infrastruktur Dipelototi KPK

"Jadi acara ini saya buka. Dan semoga jasa konstruksi Indonesia lebih maju ke depannya," ujarnya saat membuka pameran di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Sementara itu, Ketua LPJKN Ruslan Rivai menjelaskan, kegiatan rutin tahunan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertemuan, tukar menukar informasi dan bisnis antar masyarakat konstruksi. Pihaknya pun berharap acara ini memperkuat rantai pasok konstruksi.

Baca Juga: Sentilan Jokowi soal Proyek Mangkrak, Ini 4 Faktanya

"Kami berharap dengan adanya acara ini dapat memperkuat rantai pasok konstruksi terkait permodalan, sumber daya manusia (SDM), material peralatan, dan teknologi konstruksi," pungkas dia.

Di sisi lain, Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya Kementerian PUPR bisa terhindar dari tindak penyelewengan.

Baca Juga: Sentilan Jokowi soal Proyek Mangkrak, Ini 4 Faktanya

"Kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK Alexnader Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa," ujar dia.

Dia menjelaskan, KPK telah siap untuk membantu hal tersebut. Kemudian, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Jadi ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini