Mensos Tersangka, Penyaluran Bansos Tunai hingga Sembako Dihentikan?

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 06 Desember 2020 08:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 06 320 2322519 mensos-tersangka-penyaluran-bansos-tunai-hingga-sembako-dihentikan-DWDIqjOTwj.jpg Mensos Juliari Batubara Ditetapkan Sebagai Tersangka. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Juliari Batubara diduga kebagian Rp17 miliar dari pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Lantas bagaimana sebaiknya kelanjutan Bansos Covid-19. Apakah harus dihentikan dan dievaluasi?

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudistira, bansos yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pengadaannya. Celah korupsi harus ditutup dalam bansos khususnya evaluasi terhadap penunjukan mitra.

Baca Juga: Arahan Mensos Juliari ke PNS Kemensos: Fokus Pencairan Bansos

"Sementara kebijakan bansos memang diperlukan sebagai safety nett seiring dengan naiknya angka kemiskinan selama pandemi," ujar dia kepada Okezone, Minggu (6/12/2020).

Dia juga memastikan kasus bansos ini berbeda dengan ekspor benih lobster. Maka itu tidak perlu dihentikan.

Baca Juga: Menagih Janji Jokowi 'Gigit Keras' Oknum Korupsi Dana Covid-19

"Ini berbeda dengan KKP karena ekspor benih lobster sudah janggal sejak kebijakan jadi wajar kalau di stop," ungkap dia.

Sebelumnya, Juliari Batubara diduga telah menerima suap sebesar Rp8,2 miliar terkait pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode pertama. Uang Rp8,2 miliar itu diterima Juliari melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Uang itu disinyalir berasal dari tiap paket bansos seharga Rp300 ribu, yang diambil Rp10 ribu oleh Matheus dan Adi Wahyono.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini