Anggaran Covid-19 Dikorupsi, Begini Modusnya

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 11 Januari 2021 15:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 11 320 2342527 anggaran-covid-19-dikorupsi-begini-modusnya-BK9qWV3Bkb.jpg Modus Anggaran PEN Dikorupsi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membeberkan modus terjadinya korupsi anggaran penanganan Covid-19 dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kelonggaran produser untuk penggunaan anggaran menjadi konsekuensi supaya pemerintah bisa merespons pandemi virus corona secara lebih cepat.

Baca Juga: 7 Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota Berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Namun, itu perlu diikuti dengan upaya-upaya menjaga akuntabilitas.

"Prosedur yang lebih longgar untuk respons yang lebih cepat sangat diperlukan di masa pandemi seperti ini," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam video virtual, Senin (11/1/2021).

Apabila tidak, katanya, ada risiko besar bahwa prosedur yang longgar akan disalahgunakan untuk peruntukan yang buruk.

Baca Juga: Sumber Ekonomi RI Ada di Jawa-Bali, Kalau Dibatasi Gimana?

"Dan dari pengalaman kami, kurangnya upaya untuk menjaga akuntabilitas telah mengakibatkan isu-isu besar seperti proses pengadaan publik yang korup, penyaluran program bansos yang dilakukan secara buruk, dan belanja yang tidak tepat ketika manajemen sibuk menyiapkan penanganan Covid-19," jelasnya.

Sebagai informasi, di luar Jabodetabek, bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Pemilik kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Artinya, bantuan uang tersebut, hanya digunakan untuk kepentingan yang perlu saja.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini