RI Punya Potensi Besar, Kedaulatan dan Kemandirian Digital Suatu Keharusan

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Jum'at 26 Februari 2021 18:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 26 320 2369030 ri-punya-potensi-besar-kedaulatan-dan-kemandirian-digital-suatu-keharusan-DZSkf4qv3U.jpg Kemandirian dan Kedaulatan Digital (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Semua pihak harus mendukung kedaulatan dan kemandirian digital di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada peluncuran program konektivitas digital 2021 dan prangko seri gerakan vaksinasi nasional covid-19 hari ini.

Praktisi Digital dan Ekraf Wishnutama Kusubandio mengatakan, potensi digital di Indonesia ke depan sangat luar biasa. Dan juga potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia sangat besar.

“Iya kita harus sangat mendukung itu apa yang disampaikan Bapak Presiden. Karena potensi digital di Indonesia ke depan itu sangat luar biasa ya. Dan sangat besar sekali potensi dan peluangnya untuk Indonesia,” jelasnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Sindiran Jokowi: Transformasi Digital Jangan Untungkan Pihak Luar dan Tambah Impor 

Menurut Wishnutama, dengan adanya kedaulatan digital ini artinya saat ini kedaulatan bukan hanya bicara terkait wilayah tetapi juga dalam berdigital. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi amat sangat penting mengingat potensi Indonesia di era digital ini dan ke depannya akan sangat luar biasa.

“Dengan adanya kedaulatan digital ini kan artinya gini loh sekarang kan kedaulatan bukan hanya bicara wilayah saja tapi kedaulatan dalam berdigital juga. Jadi memang itu hal yang sangat teramat sangat penting. Mengingat juga potensi kita di era digital ini dan ke depan akan sangat luar biasa sekali gitu,” ucap Wishnutama.

Baca Juga: Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Raksasa Digital Dunia! 

Di sisi lain, jika bicara mengenai kedaulatan digital tidak ada penilaian ideal atau tidaknya. Konteks kedaulatan digital merupakan suatu keharusan sebagai sebuah negara yang berdaulat apalagi Indonesia memiliki potensi digital yang sangat besar.

“Ini bukan masalah ideal atau tidak ideal. Konteks kedaulatan digital suatu keharusan sebagai sebuah negara yang berdaulat ya apalagi potensi digital kita sangat besar pasar juga besar nomor empat di dunia seharusnya kita mendapatkan banyak peluang gitu ya ke depan untuk menjadi bagian daripada kemajuan perekonomian digital dunia,” kata Wishnutama.

Sementara itu, untuk mencapai itu semua salah satu yang penting adalah regulasi pemerintah. Menurutnya jangan sampai Indonesia hanya menjadi bangsa yang konsumtif tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi bangsa yang inovatif dan juga kreatif.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana menyampaikan, kebudayaan digital Indonesia adalah political will yang sangat baik dari Presiden.

“Menurut saya ini adalah political will yang baik sekali dari Presiden, ini menandakan kalau kita harus siap dengan era digital ini,” ucapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Yadi mengatakan, terkait kesiapan yang patut digarisbawahi itu adalah kesiapan regulasi. Menurutnya saat ini belum ada Undang-Undang digital yang bisa mendukung kemandirian digital Indonesia.

“Perlu digarisbawahi untuk kesiapan yang harus dilakukan itu adalah kesiapan regulasi. Dan saya kira belum ada Undang-Undang digital yang bisa mendukung kemandirian digital kita,” kata Yadi.

Kemandirian digital yang dimaksud adalah kemandirian dalam sistem dan ekonomi digital. Yang terpenting, sistem dan ekonomi digital harus sama-sama mandiri. Oleh karena itu, regulasi dibutuhkan untuk membangun kondisi tersebut.

“Sistem dan ekonomi digital harus sama-sama mandiri yang paling penting. Dan itu harus dibangun oleh regulasi jangan sampai seperti perusahaan-perusahaan e-commerce kita justru menjadi milik asing misalnya. Tapi ya betul-betul menjadi milik kita sendiri masyarakat Indonesia,” ujar Yadi.

Lanjut dia, Indonesia harus membuat regulasi yang menguntungkan negara. Menurutnya, ini adalah tanggung jawab dari DPR dan pemerintah untuk memproteksi masyarakat Indonesia dari konten-konten yang tidak bernilai wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

“Negara-negara lain kan banyak membuat regulasi-regulasi untuk platform yang menguntungkan negaranya. Nah sama juga kira harus membuat regulasi yang menguntungkan negara kita. Jadi ini adalah tanggung jawab dari DPR dan pemerintah untuk memproteksi masyarakat kita dari konten-konten yang sebetulnya tidak bernilai wawasan kebangsaan dan tidak sama dengan karakter kita,” tutur Yadi.

Sementara itu, Yadi menyampaikan bahwa kewajiban pemerintah adalah tetap menjaga kebebasan pers dan juga melindungi kebebasan pers. Pers di Indonesia juga secara mandiri harus mengatur diri sendiri dan membuat produk yang bertanggung jawab dan beretika.

“Jadi pemerintah kewajibannya cuma satu harus tetap menjaga kebebasan pers tidak boleh ada lagi yang mengutak-atik kebebasan pers itu yang paling penting,” tambah dia.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini