Wapres Ungkap Alasan Masih Banyak Pengangguran di Indonesia

Dita Angga R, Jurnalis · Selasa 08 Juni 2021 13:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 08 320 2421856 wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia-BRjeC8pnNp.jpg Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Mar'uf Amin mengatakan bahwa persoalan tenaga kerja saat ini semakin kompleks. Menurutnya angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif tinggi.

“Sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah. Data BPS pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi,” katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).

Hal tersebut diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai.

“Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Baca Juga: RI Punya 2.127 BLK, Ma'ruf Amin Berharap Masyarakat Kuasai Iptek

Mar'uf menyebut masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing karena ketidaksiapan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada.

“Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya,” ungkapnya.

Dia mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.

Baca Juga: Wapres Tagih Kode Etik dan Kompetensi Bankir Syariah

“Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT),” katanya.

Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.

“Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini