Penjelasan BEI soal Aturan Hak Saham Suara untuk IPO Unicorn

Aditya Pratama, Jurnalis · Rabu 28 Juli 2021 17:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 28 278 2447453 penjelasan-bei-soal-aturan-hak-saham-suara-untuk-ipo-unicorn-GhhdnTyB3H.jpg BEI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa pihaknya bersifat adaptif mengikuti perkembangan pasar modal. Adapun salah satu yang dilakukan BEI akan mengakomodir perusahaan rintisan (startup) unicorn untuk dapat melantai di Bursa.

Nyoman menjelaskan, BEI tentunya bersifat adaptif terutama dilihat dari sisi landscape persaingan dari pasar modal. Pihaknya selalu berkomitmen menjadi rumah pertumbuhan sehingga akan terus melakukan inovasi yang dapat diakomodasi sehingga harapannya semua jenis perusahaan termasuk yang bisnis modelnya menggunakan teknologi.

Baca Juga: BEI Bocorkan IPO GoTo, Bidik Rp29 Triliun

"Untuk itu, perubahan Peraturan I-A secara prinsip sudah tidak ada hal yang signifikan yang didiskusikan dengan OJK, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi Peraturan I-A tentang pencatatan yang memberikan kanal-kanal baru seperti berupa pendapatan, market cap, karena bisnis berubah sehingga kami mengadopsi beberapa pilihan untuk mereka bisa tercatat di pasar modal kita," ujar Nyoman dalam acara Edukasi Wartawan terkait IPO Unicorn secara virtual, Rabu (28/7/2021).

Nyoman menambahkan, pihaknya juga akan memberikan notasi khusus kepada calon perusahaan tercatat khususnya dari startup unicorn yang akan menggunakan Multiple Voting Share (MVS) atau Hak Suara Multipel (SHSM), dimana nantinya akan memiliki hak suara yang lebih tinggi dari porsi kepemilikannya.

Baca Juga: BEI Sebut IPO Startup Unicorn Bakal Tarik Banyak Investor

"Satu sisi kita berikan kesempatan buat perusahaan untuk pricing fund di pasar modal namun di sisi lain kita tetap kita sematkan notasi khusus bahwa perusahaan ini menerapkan MVS, sehingga dari sisi perusahaan tercatat tetap diberikan kesempatan dan kepentingan investor tetap kita jaga dengan memberikan notasi khusus," kata dia.

Berdasarkan data BEI, terdapat rancangan POJK terkait MVS atau Saham Hak Suara Multipel berdasarkan proses rule-making-rule pada Juni 2021, diantaranya:

- Persyaratan perusahaan yang memiliki SHSM

1. Hanya berlaku untuk perusahaan yang akan IPO; serta

2. Pertumbuhan bisnis atau usahanya sangat bergantung pada kontribusi signifikan dari pemegang SHSM dan

3. Memenuhi 4 syarat financial:

a. Total aset > Rp2 triliun

b. Beroperasional > 3 tahun

c. CAGR total asset 3 tahun terakhir min 35 persen

d. CAGR pendapatan 3 tahun terakhir min 30 persen

- Pada setiap pengambilan keputusannya, seluruh pemegang SHSM dianggap memiliki suara yang sama

- Rasio voting untuk SHSM

• Tier 1 (≥10%)

Kepemilikan saham

Batas atas 47,30 %

Batas bawah 10,00 %

voting ratio

Batas atas 1:10

Batas bawah 1:10

effective voting power

Batas atas 89,98 %

Batas bawah 52,63 %

• Tier 2 (5% ≤ x < 10%)

Kepemilikan saham

Batas atas 9,99%

Batas bawah 5,00%

voting ratio

Batas atas 1:20

Batas bawah 1:20

effective voting power

Batas atas 68,94 %

Batas bawah 51,28 %

• Tier 3 (3,5% ≤ x < 5%)

Kepemilikan saham

Batas atas 4,99%

Batas bawah 3,50%

voting ratio

Batas atas 1:30

Batas bawah 1:30

effective voting power

Batas atas 61,20 %

Batas bawah 52,11 %

• Tier 4 (<3,5%)

Kepemilikan saham

Batas atas 3,49%

Batas bawah 2,50%

voting ratio

Batas atas 1:40

Batas bawah 1:40

effective voting power

Batas atas 59,13 %

Batas bawah 50,63 %

- Sunset Provision

1. Meninggal dunia;

2. Dialihkan kepada pihak selain pemegang SHSM yang telahm ditetapkan pada Anggaran Dasar(AD);

3. Kehilangan pengendalian atas emiten

4. Kadaluarsa SHSM sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar (AD), atau

5. Tidak lagi dalam pengendalian badan hukum yang mengendalikan MVS atau dinyatakan bubar bagi pemegang SHSM berbentuk badan hukum

- SHSM akan memperoleh lock-up 2 tahun sejak IPO

- RUPS dengan Hak Suara Setara

Termasuk pemegang SHSM untuk 4 mata agenda berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar;

2. pengangkatan atau pemberhentian komisaris independent;

3. penunjukan atau pemberhentian KAP;

4. penggabungan, peleburan, pemisahan, pengajuan, permohonan agar Emiten dinyatakan pailit, atau pembubaran Emiten.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini