Target Jokowi 2022, Kemiskinan Ekstrem Turun hingga Defisit APBN Maksimal 3%

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 16 Agustus 2021 11:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 16 320 2456234 target-jokowi-2022-kemiskinan-ekstrem-turun-hingga-defisit-apbn-maksimal-3-g2LlBiaqKR.jpg Presiden Jokowi Targetkan Penurunan Kemiskinan Ekstrem pada 2022. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Jokowi menyatakan akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Fokus konsolidasi dan reformasi fiskal ini menjadi perhatian Kepala Negara pada 2022.

"Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan," ujar Jokowi, dalam Penyampaian RUU APBN 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: APBN Tak Perlu Direvisi, Dana Infrastruktur Bisa Dialihkan untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.

Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

Baca Juga: Asumsi Makro 2022, Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% dan Rupiah Rp13.900-Rp14.800/USD

"Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil," ujar Jokowi.

Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehatihatian, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. 

Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2023.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini