Share

Periskop 2022: Kondisi Perekonomian Indonesia hingga Target Pertumbuhan 5%

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Jum'at 07 Januari 2022 07:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 06 320 2528104 periskop-2022-kondisi-perekonomian-indonesia-hingga-target-pertumbuhan-5-bkH1BSn7Iv.jpg Ekonomi RI 2022 Diyakini Semakin Bertumbuh. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA Perekonomian Indonesia di 2022 diyakini semakin meningkat. Pemerintah memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 dapat mencapai kisaran 5%-5,5%.

Sementara, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2022 akan berada sekitar 4,7%-5,5%. BI optimistis bahwa pemulihan akan terjadi pada tahun ini, yakni dari 3,2%-4% pada 2021.

Optimisme ini seiring dengan terus terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mulai terkendalinya kasus penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Baca Juga: Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5% pada Kuartal IV-2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian di tahun ini yakni melalui alokasi dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Pengendalian pandemi menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi dan pemerintah optimis di tahun 2022, insya Allah pertumbuhan ekonomi bisa didorong ke 5,2% dan untuk itu sekali lagi selamat pada stakeholder pasar modal yang didalam pandemi ini kita rebound-nya relatif cepat,” ujar Menko Airlangga saat penutupan perdagangan BEI.

Akan tetapi, pemulihan ekonomi di 2022 diproyeksi tidak akan semulus yang diharapkan. Pasalnya, masih ada ancaman inflasi dan kesenjangan pertumbuhan yang semakin menggerus negara miskin.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 akan berada di kisaran 4,9%. Prediksi ini turun 0,1% dari prediksi ekonomi tahun ini yang sebesar 5,9% secara yoy.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Bawah Target APBN, Ini Alasan Sri Mulyani

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan berkisar 4,5% hingga 5% pada 2022. Namun, pertumbuhan ini masih dihadapi oleh berbagai tantangan.

“Tapi pertumbuhan tersebut masih menghadapi beragam tantangan yang lebih kompleks dari 2021. Saat ini hantu inflasi sudah mengancam kualitas pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia di Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Menurutnya, meski konsumsi mulai naik tapi harga kebutuhan pokok termasuk harga gas LPG dan ke depan tarif listrik maupun harga BBM berisiko naik.

“Inflasi bisa tembus 5%. Sementara, kenaikan upah cuma 1% yang berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun,” kata Bhima.

Lanjut Bhima, ancaman dari tapering off bisa menganggu stabilitas moneter di dalam negeri. Gambarannya dana asing keluar, terjadi guncangan di sektor keuangan, disertai dengan depresiasi nilai tukar. Adapun efek tapering off juga membuat suku bunga pinjaman lebih mahal.

Kemudian, kebijakan pajak akan agresif. Misalnya kenaikan PPN menjadi 11%, tax amnesty jilid 2, dan kenaikan tarif cukai.

“Akumulasi dari pajak yang agresif menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana pemerintah dengan perbankan. Masyarakat membayar tax amnesty ya ambil dari simpanan bank, akibatnya likuiditas juga bisa terganggu,” ucap dia.

Oleh sebab itu, hal-hal tersebut bisa diminimalkan. Adapun solusinya yaitu pemerintah menahan rencana kenaikan tarif listrik, BBM, dan penghapusan Pertalite.

“Solusinya, tahan dulu rencana kenaikan tarif listrik, BBM, dan penghapusan pertalite. Jangan buru-buru berikan beban baru ke masyarkat,” tutur Bhima.

Tambah dia, selain itu pemerintah juga bisa melakukan hal lainnya. Seperti memastikan stok pangan dalam negeri setidaknya jelang ramadhan mencukupi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu kerja keras memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah.

“Sedikit saja ada gejolak langsung dicari solusinya. Awasi juga praktik penimbunan bahan pangan impor dan penyelundupan di daerah rawan dan perbatasan,” lanjutnya.

Kemudian, kata Bhima, substitusi produk impor harus segera disiapkan terutama pangan dan bahan baku industri karena gejolak harga barang impor berisiko terjadi. Pelajaran pentingnya, ketergantungan beberapa komoditas pangan impor di saat harga pangan internasional naik dan Rupiah melemah akan menimbulkan imported inflation.

“Berdasarkan data World Bank Commodity Prices per November 2021, indeks harga makanan secara global telah meningkat sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya. Situasi harga pangan impor sudah membahayakan. Pemerintah dan BI perlu jaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai cara, sehingga fluktuasi harga pangan impor tidak terlalu menekan konsumen di dalam negeri,” jelas Bhima. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini