Share

KSPI: JHT Tabungan Milik Buruh, Pemerintah Tak Berhak Melarang

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Rabu 16 Februari 2022 12:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 16 320 2548096 kspi-jht-tabungan-milik-buruh-pemerintah-tak-berhak-melarang-qh4cRLFAWy.jpg Ratusan buruh geruduk kantor Kamnaker siang ini. (Foto: Okezone/Iqbal Dwi Purnama)

JAKARTA - Ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (16/2/2022).

Unjuk rasa tersebut didasari dengan dua tuntutan.

Pertama, pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Kedua, menuntut Menaker Ida Fauziah untuk mengundurkan diri dari jabatan menterinya.

Pantauan MNC Portal sejak pukul 10.30 WIB para buruh sudah mulai memasuki halaman kantor Kemenaker untuk berorasi.

 BACA JUGA:Demo di Kemenaker, Buruh Minta Aturan Baru JHT Dicabut

Aksi tersebut di ikuti oleh beberapa aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), KSPI (Konferensi Serikat Pekerja Indonesia), FSPN (Federasi Serikat Pekerja Nasional, FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).

Selain itu ada juga dari FSBSDI (Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia), KPBI (Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia), GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh), dan beberapa aliansi lainnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Di samping itu, terpantau kantor Kemenaker tertutup rapat dan dijaga ketat oleh aparat yang berjaga dalam barisan di depan gerbang.

Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam konferensi persnya mengatakan, aksi yang dilakukan hari merupakan aksi serentak yang juga dilakukan di berbagai darah lain di Indonesia. Seperti Surabaya, Batam, Makasar, Banjarmasin, Aceh dan daerah industri.

"Tentunya ada dua, satu cabut Permenaker 2 tahun 2022, kedua copot Menteri Ketenagakerjaan, namun itu memang hak prerogatif presiden," ujar said Iqbal.

 BACA JUGA:Menaker soal Aturan JHT Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun

Said Iqbal menjelaskan, Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ida Fauziah telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua telah ditandatangani oleh Presiden.

"Peraturan Pemerintah (PP) jauh lebih tinggi dari dibandingkan Permenaker, dengan demikian telah melawan presiden," sambungnya.

Menurutnya, melalui PP Nomor 60 tahun 2015, pemerintah telah membolehkan jika dana Jaminan Hari Tua dicairkan ketika para buruh terkena PHK atau memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Said Iqbal menilai, Permenaker Nomor 2/2022 cukup membebani para buruh ketika ada batasan usia untuk mencarikan dana JHT.

 BACA JUGA:Usai Upah Tak Naik, Hati Buruh Terluka soal Aturan Baru JHT

Sebab menurutnya, JHT adalah tabungan milik para buruh, sehingga pemerintah tidak berhak untuk melarang apa yang seharusnya menjadi hak para buruh

Sebelumnya, Kemenaker mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pengaturan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan batasan minimal usia 56 tahun.

Akibatnya, para pekerja yang mengalami PHK tidak bisa mencairkan dananya sebelum usia menginjak 56 tahun.

Meski demikian Kemnaker telah menggantinya dengan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang akan memberikan dana kepada para pekerja yang mengalami PHK.

Namun hal tersebut juga tidak berlaku untuk para pekerja yang memutuskan untuk berhenti bekerja karena mengundurkan diri.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini