JAKARTA - Penetapan harga BBM subsidi maupun dasar dalam penetapan batas atas dan bawah untuk BBM umum atau nonsubsidi dinilai perlu dievaluasi.
Di mana pemerintah langsung diminta untuk mengevaluasi soal formula harga bahan bakar minyak.
Anggota Komite BPH Migas Periode 2017-2021 Muhammad Ibnu Fajar menyebut evaluasi penting dilakukan karena formula yang ada saat ini berpotensi membuat harga BBM rentan akan dampak dari permainan para trader.
Dia menjelaskan seharusnya biaya perolehan atau impor BBM tidak hanya berdasarkan indeks harga yang ditetapkan oleh lembaga pengindeks seperti Platts yang menjadi dasar harga MOPS (Mean of Platts Singapore).
BACA JUGA:Menteri ESDM Sidak BBM di SPBU Jalan Tol Mudik, Masih Aman?
Karena kondisi itu sangat rentan dipermainkan oleh trader di Singapura, asal BBM yang dijual oleh Pertamina.
"Sebaiknya juga harus dipertimbangkan International Crude Price (ICP) terendah sebagai variabel menghitung biaya perolehan," katanya, Sabtu (30/4/2022).
Dia mengatakan perbaikan serta evaluasi terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi maupun penugasan harus dilakukan.
Alasannya, agar menghindari masalah ketika terjadi kondisi seperti sekarang, saat harga minyak dunia melonjak tapi tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kerugian badan usaha akibat ditahannya harga BBM.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya harus rela dengan kondisi di lapangan saat harga minyak dunia naik harus konsisten mengikuti perubahan biaya perolehan.
"Ini penting untuk menghindari kerugian badan usaha yang menjalankan penugasan untuk menyalurkan BBM jenis tertentu dan BBM jenis penugasan," ucapnya.