Share

Formula Penetapan Harga BBM Diminta Dievaluasi, Ini Alasannya

Antara, Jurnalis · Sabtu 30 April 2022 18:47 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 30 320 2587745 formula-penetapan-harga-bbm-diminta-dievaluasi-ini-alasannya-0Ou8rMhn83.jpeg Ilustrasi BBM. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Penetapan harga BBM subsidi maupun dasar dalam penetapan batas atas dan bawah untuk BBM umum atau nonsubsidi dinilai perlu dievaluasi.

Di mana pemerintah langsung diminta untuk mengevaluasi soal formula harga bahan bakar minyak.

Anggota Komite BPH Migas Periode 2017-2021 Muhammad Ibnu Fajar menyebut evaluasi penting dilakukan karena formula yang ada saat ini berpotensi membuat harga BBM rentan akan dampak dari permainan para trader.

Dia menjelaskan seharusnya biaya perolehan atau impor BBM tidak hanya berdasarkan indeks harga yang ditetapkan oleh lembaga pengindeks seperti Platts yang menjadi dasar harga MOPS (Mean of Platts Singapore).

 BACA JUGA:Menteri ESDM Sidak BBM di SPBU Jalan Tol Mudik, Masih Aman?

Karena kondisi itu sangat rentan dipermainkan oleh trader di Singapura, asal BBM yang dijual oleh Pertamina.

"Sebaiknya juga harus dipertimbangkan International Crude Price (ICP) terendah sebagai variabel menghitung biaya perolehan," katanya, Sabtu (30/4/2022).

Dia mengatakan perbaikan serta evaluasi terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi maupun penugasan harus dilakukan.

Alasannya, agar menghindari masalah ketika terjadi kondisi seperti sekarang, saat harga minyak dunia melonjak tapi tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kerugian badan usaha akibat ditahannya harga BBM.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya harus rela dengan kondisi di lapangan saat harga minyak dunia naik harus konsisten mengikuti perubahan biaya perolehan.

"Ini penting untuk menghindari kerugian badan usaha yang menjalankan penugasan untuk menyalurkan BBM jenis tertentu dan BBM jenis penugasan," ucapnya.

Adapun dari sisi konsistensi penetapan harga, pemerintah juga sudah sewajarnya tidak pilih kasih dalam mengimplementasikan regulasi. Perlakuan yang equal atau sama rata untuk semua badan usaha terhadap penugasan penyaluran BBM oleh pemerintah, tidak hanya dibebankan kepada Pertamina saja.

"Volume penugasan penyaluran BBM diberikan secara proporsional kepada seluruh badan usaha berdasarkan volume penjualan mereka per tahun," ungkapnya.

Dia juga menerangkan kalau selama ini, hanya dua badan usaha yang mengemban tugas menyalurkan BBM tertentu atau jenis Solar yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. Namun volume BBM yang ditugaskan kepada kedua perusahaan tersebut gap-nya terlalu jauh.

Dia menyarankan agar jumlah pemberian subsidi sebaiknya tidak sama di seluruh Indonesia, melainkan diatur secara proporsional berdasarkan tingkat ekonomi masing-masing daerah.

"Misalnya, daerah tertinggal tentu harus lebih mendapatkan subsidi dibandingkan Jakarta atau kota besar lainnya,” sarannya.

 BACA JUGA:Jaga Kelancaran Distribusi, Pertamina Kerahkan 199 Kapal Angkut Avtur dan BBM

Diketahui, BPH Migas mencatat penyaluran BBM jenis solar subsidi telah melebihi kuota. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah adanya lonjakan permintaan karena gap harga antara solar subsidi dan nonsubsidi terlalu jauh.

Untuk harga Solar subsidi mencapai Rp5.150 per liter, sedangkan harga Solar nonsubsidi (Dexlite) mencapai Rp12.950-an per liter dan Pertamina Dex Rp13.700 per liter.

Namun, gap harga ini yang diduga membuat pembeli Solar nonsubsidi beralih ke Solar subsidi.

Apalagi soal penyalahgunaan oleh kendaraan tambang dan perkebunan yang membeli solar subsidi.

Kini, Polri dan BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina untuk bisa mengendalikan penyalahgunaan penggunaan BBM subsidi tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini