"Kebijakan kontra-siklus saat ini bertujuan untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih lanjut dan penurunan konsumsi," kata Helmy dalam Macro Strategy: The New Paradigm, Senin (15/9).
Helmy juga menyoroti potensi risiko dari pelaksanaan stimulus ini. Pemerintah, ujarnya, dihadapkan pada tantangan untuk memastikan dampak turunan dari kebijakan ini dapat berjalan efektif.
"Eksekusi dan distribusi kebijakan ini menjadi hal yang utama," jelasnya.
Selanjutnya, Helmy menilai pemerintah perlu melihat risiko kebijakan fiskal pro-pertumbuhan yang secara umum dapat dipersepsikan negatif terhadap prospek defisit fiskal.
"Ini karena belanja pemerintah yang lebih besar, yang bisa memicu risiko kenaikan imbal hasil,” ujarnya.
Namun, ia mencatat pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah siap untuk menurunkan proyeksi defisit APBN.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) tidak akan melebar meski Presiden Prabowo Subianto meluncurkan stimulus ekonomi baru.
Stimulus ekonomi, tegasnya, menggunakan anggaran yang tersedia di APBN 2025. Menurutnya, semua keperluan anggaran itu telah dihitung dengan matang.
"Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran, supaya berdampak bagi perekonomian tanpa mengubah defisit terlalu signifikan," kata Purbaya pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9).
(Feby Novalius)