"750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," katanya.
Prabowo juga menyoroti adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam laporan perusahaan yang justru mencatat keuntungan.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," ujarnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena BUMN juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asing. Ia menilai tata kelola perusahaan negara harus diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN dalam 30 tahun terakhir.
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo setelah menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai berjalan tidak semestinya.