Ada TKDN tapi Proyek Migas Offshore Didominasi Impor, Kenapa?

JAKARTA - Kebijakan pelaksanaan proyek migas offshore saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada penguatan industri nasional. Sebab, masih terbukanya ruang bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan kontraktor EPC untuk menggunakan produk impor, meskipun sebagian kebutuhan proyek sebenarnya telah mampu diproduksi di dalam negeri.

Dalam sejumlah proses tender proyek migas, berbagai komponen penting seperti baja, valve, hingga peralatan mekanis masih direncanakan berasal dari luar negeri. Padahal, kapasitas industri nasional sudah cukup memadai untuk memasok sebagian material tersebut. 

“Secara kemampuan produksi, banyak kebutuhan proyek migas yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri, namun faktanya opsi impor masih dominan,” ujar pengamat industri migas dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abulllah Jawahirul Kaamil dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Dia menilai kondisi tersebut mencerminkan belum kuatnya dorongan kebijakan untuk memprioritaskan produk lokal. Dalam pandangannya, regulator perlu mempertegas kewajiban penggunaan komponen domestik agar investasi industri nasional meningkat dan sektor manufaktur penunjang migas tidak hanya menjadi penonton dalam proyek-proyek besar energi.

Sorotan juga diarahkan pada nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada salah satu proyek yang disebut berada di kisaran 15,91 persen. Angka itu dinilai jauh di bawah standar proyek offshore yang sebelumnya berada di rentang sekitar 45–55 persen. 

Kaamil juga menilai ketentuan TKDN yang rendah berpotensi membuka peluang lebih luas bagi penggunaan produk impor dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, ia menyinggung praktik subkontrak yang menurutnya masih kerap terjadi. Dalam beberapa kasus, pekerjaan utama justru dialihkan ke pihak lain sehingga kontraktor utama hanya berperan sebagai pengelola proyek. 

Dengan persyaratan TKDN minimum yang rendah, pola tersebut dinilai memberi peluang pengerjaan proyek dilakukan di luar negeri dan tidak mendorong investasi peralatan maupun pengembangan kapasitas industri nasional.