nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Belajar dari Tsunami Palu, Menteri Jonan Ingin Peringatan Dini Bencana Ditingkatkan

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 12 Oktober 2018 12:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 10 12 320 1963049 belajar-dari-tsunami-palu-menteri-jonan-ingin-peringatan-dini-bencana-ditingkatkan-sSiuHexaL8.jpg Menteri Jonan Ingin Ada Peringatan Tanggal Bencana (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan sudah saatnya Indonesia untuk menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi bencana. Tujuannya adalah agar jumlah korban jiwa akibat bencana bisa diminimalisir.

Apalagi, kondisi lndonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif utama dunia (Indo Australia, Pasifik dan Eurasia) memiliki potensi bencana geologi. Salah satunya adalah gempa bumi yang dalam beberapa kasus disertai dengan kejadian tsunami.

Baca Juga: Kementerian ESDM Rapatkan Barisan, Cari Apa yang Terbaik untuk Palu

"Apakah kita bisa tau kapan gempa itu akan terjadi dan besarnya seberapa. Secara ilmiah tidak bisa. Gunung meletus pun kapan dan sebesar apa kita tidak tahu," ujarnya dalam acara seminar mengenai ”Informasi Geologi Sebagai Dasar Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca terjadinya Gempa bumi Palu" di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Oleh karena itu lanjut Jonan, Indoensia perlu menetapkan peringatan tanggal bencana. Artinya bagaimana Indonesia harus bisa memberikan peringatan dini ketika adanya bencana.

"Penting tidak sih diinformasikan? Saya kira harus ada badan otoritas untuk menginformasikan," ucapnya.

Baca Juga: Obrolan CEO World Bank dengan Wapres JK soal Bencana Sulawesi dan Lombok

Selain itu, perlu adanya pelatihan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana. Sehingga diharapakan bisa meminimalisasi korban jiwa akibat bencana

"Supaya kita bisa mencegah terjadinya gempa saat ada bencana ke hunian di ke depannya," ucapnya.

Selain itu lanjut Jonan, perlu ada juga zona wilayah yang untuk jadi tempat tinggal masyarakat sekitar. Untuk itu, Jonan meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk melakukan peninjauan ulang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari daerah itu sendiri.

"Perlu adanya peruntukan kembali secara keilmuan. Itu daerah mana yang sebenarnya digunakan untuk hunian manusia atau dalam berbagai kegiatan atau tidak mudah digunakan hunian manusia dan berbagai kegiatan," jelasnya.

 

(Feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini