nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Proyek Infrastruktur Harus Perhatikan Lokasi Jalur Sesar Aktif, Guncangan hingga Likuifaksi

Mulyani, Jurnalis · Sabtu 24 November 2018 14:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 24 470 1982225 proyek-infrastruktur-harus-perhatikan-lokasi-jalur-sesar-aktif-guncangan-hingga-likuifaksi-HJLgtsoksl.jpg Infrastruktur yang rusak akibat gempa (Foto: Instagram PUPR)

JAKARTAKementrian PUPR tekankan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan. Salah satunya dengan mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementrian PUPR.

Dikutip dari akun instagram Kementrian PUPR, Sabtu (24/11/2018), kejadian bencana gempa bumi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap bencana. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada di tengah-tengah daerah Cincin Api Pasifik, beberapa lempengan tektonik, jalur gempa Sabuk Alpide, dan memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif.

Baca Juga: Kerjasama dengan Uni Eropa, Indonesia Bisa Daur Ulang Sampah Reruntuhan Gedung

Dalam upaya mengurangi dampak dari bencana, Kementrian PUPR mensosialisasikan Pemerintah Daerah agar aspek kebencanaan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah dengan mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa. Peta ini sangat membantu untuk memahami risiko, memperkuat tata kelola, berinvestasi yang berketahanan, dan meningkatkan ketahanan kesiapan menghadapi bencana.

“Salah satu rekomendasi dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif yang memperlihatkan adanya bahaya guncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi.” Kata Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti.

pupr

Peta gempa diharapkan bisa dijadikan masukan dan batasan untuk para perencana, terlebih saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas. Hal ini diyakini bahwa pemerataan pembangunan merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kementrian PUPR juga menekankan bahwa pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan gedung dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.

Baca Juga: Intip Aksi Menteri Basuki Memetik Gitar

Selain itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR Danis H Sumadilaga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini