nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Keluarkan Perpres soal Efektivitas Anggaran, Ada Reward dan Punishment

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 30 Maret 2020 12:13 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 03 30 20 2191091 jokowi-keluarkan-perpres-soal-efektivitas-anggaran-ada-reward-dan-punishment-iCgHVjtWqh.jpg Presiden Jokowi (Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan mengenai pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi ke Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Darah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran.

Untuk memenuhi implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan percepatan pelaksanaan berusaha, Pemerintah perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha.

 Baca juga: Soal Anggaran Perjalanan Dinas, Luhut Sebut Hotelnya Kurang Enak

Dilansir dari laman Setkab, Senin (30/3/2020), Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan Perpres ini untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sehingga kementerian negara/lembaga dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi dengan didasarkan pada hasil capaian penilaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran.

Adapun, capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud meliputi: a. aspek implementasi; b. aspek manfaat; dan/atau c. aspek konteks dengan berdasarkan pada variabel yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Pemberian Penghargaan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. piagam/tropi Penghargaan; b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau c. insentif.

 Baca juga: Lembaga Penyalur Bantuan Dibentuk, Wapres JK: Sudah Waktunya Diplomasi Tangan di Atas

“Insentif dapat berupa tambahan anggaran kegiatan maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Pengenaan Sanksi kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa: a. teguran tertulis; b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau c. disinsentif anggaran.

"Disinsentif anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. pengurangan anggaran; b. self blocking anggaran; danf atau c. penajaman/refocusing anggaran," bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres ini.

Lebih lanjut, Perpres ini mengatur bahwa Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dapat berupa: a. piagam/tropi Penghargaan; b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau c. DID yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah memberikan Penghargaan dan/atau Sanksi kepada: a. kementerian negara/lembaga atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha; dan b. Pemerintah Daerah atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pengenaan Sanksi yang dikenakan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Perpres tersebut, dilakukan secara bertahap: a. sanksi administratif mengenai pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan b. penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan dalam mengenakan Sanksi sebagaimana dimaksud, berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan mempertimbangkan: a. besarnya penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil; b. sanksi pemotongan danf atau penundaan lainnya; dan c. kapasitas hskal daerah yang bersangkutan Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 961, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

‘’Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,’’ bunyi Pasal 24 Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Maret 2020 itu.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini