Fakta di Balik Bansos Covid-19, Harus Transparan dan Semakin Cepat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin main-main dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), baik bansos sembako maupun tunai. Untuk itu, Jokowi selalu mengingatkan penyaluran bansos agar semakin cepat, transparan dan tepat sasaran.
Penyaluran bansos salah satu jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp110 triliun untuk kebutuhan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam APBN 2020 dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak dari pendemi virus corona.
Baca Juga: 2,6 Juta Orang Sudah Cairkan Dana BLT Rp600.000
Berikut fakta menarik soal bansos seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (10/5/2020).
1. Penyaluran Bansos Semakin Cepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga paket sembako dilakukan semakin cepat.
Penyaluran bansos masuk dalam program jaring pengaman sosial sebagai langkah pemerintah memitigasi dampak virus corona terhadap masyarakat kelas menengah bawah.
"Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT Dana desa sudah berjalan. Tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik.," kata Jokowi.
"Saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," sambung.
2. Data Bansos Dibuka secara Transparan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal data penerima bantuan sosial (bansos). Masalah data penerima memang menjadi hal yang krusial dalam penyaluran, di mana terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bansos ini.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara tranparan," jelas Presiden.
Baca Juga: Pemerintah Tanggung Biaya Seluruh Pasien Covid-19 Tak Terkecuali WNA
Dia juga meminta agar data penerima bansos ini diperjelas, karena ada beberapa program yang digencarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi covid-19.
"Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," sebut dia.
