Erick Thohir Ungkap Harga Vaksin Covid-19 bagi Orang Kaya Rp438.000
JAKARTA - Pemerintah sudah menetapkan dua skema pendistribusian vaksin Covid-19 yakni, vaksin gratis bagi peserta BPJS Kesehatan dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Untuk vaksin mandiri, pemerintah telah memperkirakan besaran harga vaksin untuk satu orang yang akan dijualkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, berdasarkan perhitungan awal pihaknya, harga vaksin akan dihargai Rp365.000 hingga Rp438.000. Meski begitu, pihak PT Bio Farma masih mengkaji ulang besaran harga tersebut.
Baca juga: 6 Fakta Vaksin Covid-19 Gratis bagi Peserta BPJS Kesehatan, Orang Kaya Bayar
"Perhitungan awal kami, vaksin ini untuk harganya USD25 atau setara Rp365.000 hingga USD30 atau Rp 438.000 per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu," ujar Erick usai melakukan RDP bersama Komisi VI DPR, Kamis (27/8/2020).
Erick menjelaskan, penetapan harga vaksin per orang tersebut sesuai dengan harga bahan baku vaksin per dosis sebesar USD8 atau setara dengan Rp116.000 yang dibeli pemerintah. Meski begitu, dia menduga pada 2021 harga bahan baku vaksin akan turun di kisaran USD6 hingga USD7 per dosis.
Baca juga: Presiden Jokowi Mau Jual Vaksin Covid-19 ke Negara Lain, Ini Alasannya
Sebelumnya, Erick mengatakan, sudah mempunyai rencana untuk pendistribusian vaksin Covid-19. Ia mengaku sudah punya dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan, kata dia, vaksin akan diberikan secara cuma-cuma.
"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," kata Erick
Baca juga: Ada 290 Juta Vaksin Covid-19, Jokowi Kesal Promosi Pakai Masker Belum Kelihatan
Kemudian untuk skema kedua, Erick menuturkan, bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujar Erick.
