Share

BPK Periksa 256 Objek di Lingkungan Pemerintah Daerah

Antara, Jurnalis · Jum'at 03 Juni 2022 16:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 03 320 2605120 bpk-periksa-256-objek-di-lingkungan-pemerintah-daerah-nZQakewFDZ.jpg BPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periksa 256 objek pemeriksaan yang merupakan lingkungan pemerintah daerah dari total 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.

IHPS II Tahun 2021 sendiri telah diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh Ketua BPK Isma Yatun.

“Dari 535 LHP sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan pemerintah daerah,” kata Isma Yatun di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Secara umum IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 LHP yang terdiri atas tiga LHP keuangan, 317 LHP kinerja dan 215 LHP dengan tujuan tertentu.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Untuk hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi pada objek pemda mengungkap permasalahan terkait pemda yang belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan.

Hal itu lantaran sistem online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan. Selain itu juga mengenai pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.

Beberapa pemda juga belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Sementara untuk hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM pada objek pemda mengungkap permasalahan terkait aspek penyaluran Program Perlinsos melalui Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada 26 pemda.

Permasalahan tersebut diantaranya mengenai penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan kriteria dan duplikasi penerima. Kemudian, KPM BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima KPM tidak tepat jumlah, serta penyaluran yang terlambat dilaksanakan.

Tak hanya itu, seluruh pemerintah provinsi juga belum sepenuhnya memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

“Penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan IDUKA,” ujar Isma Yatun.

Ikhtisar turut memuat hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu pada lingkup pemda.

Pemeriksaan laporan keuangan diantaranya terkait LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja antara lain mengenai efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan yang masih terdapat permasalahan. Masalah ini dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan penanggulangan pra-bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini