BPK Periksa 256 Objek di Lingkungan Pemerintah Daerah
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periksa 256 objek pemeriksaan yang merupakan lingkungan pemerintah daerah dari total 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.
IHPS II Tahun 2021 sendiri telah diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh Ketua BPK Isma Yatun.
“Dari 535 LHP sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan pemerintah daerah,” kata Isma Yatun di Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Secara umum IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 LHP yang terdiri atas tiga LHP keuangan, 317 LHP kinerja dan 215 LHP dengan tujuan tertentu.
IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Untuk hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi pada objek pemda mengungkap permasalahan terkait pemda yang belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan.
Hal itu lantaran sistem online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan. Selain itu juga mengenai pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.
