Mobil Mewah Masih Pakai BBM Subsidi, Aturan dan Sanksi Harus Diperjelas
“Jangan sampai pemerintah mengatakan tidak boleh, tetapi aturan hukumnya belum mengatakan dilarang. Kalau memang aturan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, ya pemerintah harus berani mengubah dan memperbaiki aturannya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak hanya menggunakan ukuran mahal atau murahnya kendaraan. Menurutnya, aspek keadilan harus menjadi pertimbangan karena seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur negara.
“Orang kaya juga warga negara. Mereka memiliki kewajiban membayar pajak dan dalam banyak hal kontribusi pajaknya justru lebih besar. Karena itu, kalau subsidi mau dibatasi, kriterianya harus objektif, transparan, dan berlaku adil,” kata Sofyano.
Lebih jauh, Sofyano menyoroti penggunaan Solar subsidi oleh kendaraan yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Menurutnya, pemerintah perlu membedakan penggunaan BBM untuk kepentingan publik dengan penggunaan untuk kegiatan usaha yang berorientasi keuntungan.
Jika sektor usaha tertentu tetap diberikan subsidi karena pertimbangan menjaga harga barang, transportasi, atau inflasi, menurut dia, pemerintah tetap perlu menghitung besaran subsidi secara proporsional.
